Senin, 06 Juli 2026 WIB

Konflik Golkar Janga Diangap Sepele

Admin - Senin, 13 Juli 2015 06:17 WIB
Konflik Golkar Janga Diangap Sepele
google
Matatelinga.com,  Akbar mengaku bersyukur ada upaya islah demi pilkada. Termasuk, Wakil Presiden Jusuf Kalla  (JK) yang turun tangan langsung untuk mendamaikan kedua kubu.

"Tapi saya masih belum dapat kepastian bagaimana menyelesaikan persoalan calon yang akan diajukan," kata Akbar, saat dihubungi belum lama ini.

Partai Golkar dan kubu Munas Ancol telah menandatangani perjanjian islah terbatas, pada Sabtu 11 Juli kemarin. Namun tokoh senior partai tersebut, Akbar Tanjung, masih khawatir perjanjian itu belum bisa menyelesaikan konflik terutama untuk pilada serentak 2015.

Akbar menilai, bisa saja nanti kubu yang satu menginginkan calon A tapi tidak disetujui oleh kubu yang lain. Sehingga, rawan terjadi konflik yang justru tidak bisa menyelesaikan masalah. Apalagi, kedua kubu ini susah untuk disamakan persepsinya.

Bagi mantan Ketua DPR ini, persoalan ini sangat serius. Sebab, menyangkut masa depan Golkar. Tapi dia heran, seolah-olah masalah ini dianggap gampang begitu saja dalam penyelesaiannya.

"Saya beberapa hari lalu buka puasa KAHMI di kantor Wapres. Hal ini saya tanyaan ke JK dan dia memberikan jawaban yang kelihatannya mudah, yaitu dengan survei. Tapi kan survei perlu waktu panjang. JK bilang kemudian yah dicek dan disesuaikan saja mudah-mudahan bisa," kata Akbar.

Masalah yang lainnya, apakah islah ini bisa diterima oleh Komisi Pemilihan Umum dan parpol lainnya. Memang, ada upaya untuk pertemuan tripartid antara pemerintah, penyelenggara pemilu dan pimpinan partai politik di DPR.

Tetapi bagi Akbar, tidak bisa cara itu dijadikan rujukan untuk melihat bisa atau tidaknya Golkar mengikuti pilkada serentak dengan kondisi seperti ini.

Akbar melihat, dari sepuluh fraksi di DPR, tidak semua menyetujui keinginan seperti ini. Apalagi, kalau menggunakan UU tentang parpol, yang memang mengharuskan kepengurusan partai yang satu bukan dua kubu.

"Yang saya tahu minimal ada PDIP, Nasdem, Demokrat nggak setuju. Saya rasa juga penolakan mereka tidak salah karena mereka mereferensikan pada UU yang harus dihormati. Jadi dengan demikian kesepakatan yang ditandatangai kemarin belum bisa dikatakan tuntas," kata Akbar.



(.....)
SHARE:
 
Tags
 
Komentar
 
Berita Terbaru
 
Berita Populer
 
Opini