MATATELINGA - Yogyakarta : Di tengah maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan manusia (TPPM), hingga kejahatan siber bermodus love scamming yang melibatkan warga negara asing (WNA), Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta memperkuat dua strategi sekaligus.
Di satu sisi, Imigrasi membangun benteng pencegahan dari desa melalui program Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA). Di sisi lain, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA terus diperketat melalui kolaborasi lintas instansi dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Tedy Ryandi, menegaskan bahwa Imigrasi untuk rakyat hadir sebagai garda terdepan dalam mencegah berbagai bentuk kejahatan lintas negara yang mengancam masyarakat.
Baca Juga:
Menurut Tedy, ancaman TPPO dan TPPM umumnya bermula dari minimnya literasi masyarakat mengenai prosedur bekerja ke luar negeri. Karena itu, sejak 2025 Imigrasi Yogyakarta membentuk Desa Binaan Imigrasi (DBI) sebagai pusat edukasi keimigrasian di tingkat desa.
Hingga pertengahan 2026, sebanyak 15 Desa Binaan Imigrasi telah terbentuk di wilayah kerja Kantor Imigrasi Yogyakarta. Tahun ini, satu desa binaan baru kembali disiapkan untuk memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat.
Di setiap desa binaan, Imigrasi menempatkan PIMPASA atau Petugas Imigrasi Pembina Desa. Saat ini satu petugas membina dua desa dengan menggandeng Babinsa, Bhabinkamtibmas, perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga kelompok tani sebagai mitra edukasi.
"Informasi paling awal selalu berasal dari desa. Karena itu kami hadir langsung di sana untuk memberikan edukasi agar masyarakat memahami cara bekerja ke luar negeri secara prosedural dan tidak mudah tergiur rayuan para perekrut ilegal," kata Tedy.
Baca Juga:
Tedy menegaskan, semakin tinggi literasi masyarakat mengenai keimigrasian, semakin besar pula kemampuan mereka mengenali dan menolak berbagai modus kejahatan tersebut.
Menanam Jagung, Menanam Kesadaran
Berbeda dari pola sosialisasi konvensional, Imigrasi Yogyakarta mengembangkan pendekatan yang lebih membumi melalui program ketahanan pangan.
Bersama kelompok tani, Imigrasi menyiapkan bibit dan pupuk untuk budidaya jagung seluas 2,5 hektare. Seluruh hasil panen nantinya akan diserahkan kepada masyarakat desa.
Baca Juga:
"Ketika masyarakat berkumpul dalam kegiatan pertanian, di situlah petugas PIMPASA menyisipkan literasi keimigrasian. Jadi kami bukan hanya menanam jagung, tetapi juga menanam kesadaran masyarakat agar tidak menjadi korban perdagangan orang," ujar Tedy.
Model ini diharapkan dapat direplikasi ke desa-desa lainnya sehingga ketahanan pangan berjalan seiring dengan peningkatan literasi keimigrasian.
Banyak Permohonan Paspor Ditunda
Baca Juga:
Sementara pada 2025, jumlah penundaan mencapai 162 permohonan paspor. Pengawasan juga dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Yogyakarta International Airport.
Selama 2026, Imigrasi Yogyakarta telah menunda keberangkatan 137 calon penumpang yang diduga akan bekerja secara nonprosedural di luar negeri. Pada 2025, jumlah penundaan keberangkatan mencapai 394 orang.
"Harapan kami, semakin banyak desa binaan dan semakin kuat literasi masyarakat, maka angka penundaan ini akan terus menurun karena masyarakat sudah mampu melindungi dirinya sendiri sejak awal," kata Tedy.
Baca Juga:
Selain melindungi warga negara Indonesia dari TPPO dan TPPM, Imigrasi Yogyakarta juga meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas WNA di wilayah kerjanya.
Langkah tersebut menjadi semakin penting seiring meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai kasus penipuan daring (online scam) dab love scamming yang melibatkan jaringan lintas negara.
Melalui sinergi dalam TIMPORA yang melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait, Imigrasi memperoleh informasi awal mengenai dugaan pelanggaran keimigrasian.
Pada 2026, Imigrasi Yogyakarta berhasil mengungkap kasus love scamming yang dilakukan seorang warga negara Malaysia yang berada di Yogyakarta.
Baca Juga:
Ia menegaskan, ke depan Imigrasi Yogyakarta akan terus memperkuat dua fungsi utamanya secara seimbang, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan keimigrasian demi melindungi masyarakat dari ancaman perdagangan orang, penyelundupan manusia, hingga berbagai bentuk kejahatan lintas negara yang terus berkembang.
Baca Juga:
Gubernur Sumut Bobby Nasution menghadiri Panen Raya Padi bersama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Mekar Tani di Desa Kebun Kelapa, Kecamata
Berita Sumut
Staf Ahli I PKK Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Titiek Sugiharto menyaksikan lomba memasak dan lomba parade medley pada rangkaian acara Jamb
Berita Sumut
MATATELINGA,Medan Satu hari menjabat Sekwan DPRD Medan defenitif, Erisda Hutasoit SE langsung melakukan rapat kordinasi dengan seluruh Apa
Berita Sumut
MATATELINGA,Medan Peta pertarungan Ketua PWI Sumut mulai mengerucut H. Farianda Putra Sinik, SE yang saat ini masih menjabat Ketua PWI Sumu
Lifestyle
MATATELINGA,Palas Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tetap mendapat pelayanan dan perhatian negara. Karena yang bersangkutan juga memiliki
Berita Sumut
Gubernur Sumut, Bobby Nasution menghadiri Panen Raya Padi bersama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Mekar Tani di Desa Kebun Kelapa, Kecamat
Berita Sumut
MATATELINGA,Medan Dugaan penolakan dan penelantaran pasien di Rumah Sakit Eshmun, Medan Marelan, memantik kekecewaan serius dari DPRD Kota
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Seorang pria berinisial H ditemukan tewas di dalam goronggorong Jalan Sewindu, Kelurahan Sei Putih Timur II, Kecamatan
Berita Sumut
Melalui BTN Housingpreneur Batch 3, BTN mengajak generasi muda, khususnya kalangan mahasiswa dan akademisi, untuk mengembangkan gagasan sert
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution, di dampingi sejumlah OPD memberikan presentasi Kepala Daerah dalam rangka pemb
Berita Sumut
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya membuka Musyawarah Daerah (Musda) Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumut yang ke VI di
Berita Sumut
MATATELINGA,Rantauprapat Badan Gizi Nasional ,(BGN), sejak Senin (2/11/2026), memberlakukan , suspend khusus terhadap 5 (lima) titik dap
Berita