"Kami atas nama PT PLN (Persero) ingin mohon maaf karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini," ungkap Darmawan.
Dikatakannya, PLN mempercepat proses penandatanganan kontrak kepada para pemasok
batubara, terutama untuk medium rank coal yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah.
"Kami mengapresiasi kepada para pemasok
batubara yang sudah mendapatkan penugasan dari Pemerintah dan juga sudah menandatangani kontrak dengan PT PLN dan juga pembangkit milik mitra kami," imbuh Darmawan.
Darmawan menyebut PLN berkoordinasi secara intens dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) sehingga proses penandatangan bisa berjalan dengan cepat. "Saat ini, proses penyaluran medium range coal mulai mengalir pada PLTU di seantero Pulau Jawa, baik PLTU milik PLN maupun PLTU milik mitra kami atau PLTU Independent Power Producer (IPP)," ungkap Darmawan.
Di Jawa bagian barat, antara lain PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1-8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu. Di Jawa bagian timur, di antaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan dan PLTU Tanjung Awar-awar.
Selain itu, Darmawan menyampaikan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa. Tanpa merinci dua PLTU yang dimaksud, Darmawan menyebut PLTU tersebut dimiliki dan dioperasikan oleh swasta alias IPP. Dua PLTU besar tersebut mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
"Untuk itu kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa," tandas Darmawan.
Pernyataan Darmawan Prasodjo itu langsung diprotes Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira. Menurut Yudhis, apa yang disampaikan Darmo adalah pembohongan publik yang sangat keterlaluan.
"Jelas pernyataan tukang bohong dan dia berani menyatakannya di media. Dia (Darmo-red) bilang medium rank coal yg gak ada, padahal PLTU yang disebutkan namanya oleh dia, sebagian besar cukup pakai low rank coal karena bagian dari proyek 10.000 MW yang memang di-desain pakai low rank coal," kecamnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Seperti diketahui, di tengah protes masyarakat terhadap buruknya pelayanan PT PLN (Persero) terkait sistem kelistrikan di tanah air, publik tiba-tiba terhenyak ketika Darmawan Prasodjo kembali terpilih menjadi
Dirut PLN lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di Kantor BP BUMN pada Kamis malam (18/6/2026).
*Darmo Sakti atau Terpilih Karena Transaksi*
Kata Yudhis, sebetulnya masalah di PLN ini sangat complicated. Karena faktanya, bila reserve margin dipenuhi PLB sesuai aturan kelistrikan, gak perlu ada pemadaman.
"Memang licin darmo ini. Ironisnya, dia malah bangun narasi seolah ESDM cq Dirjen Minerba yang salah atas situasi ini. Bahkan dia malah minta dirjen minerba diganti. Kacaukan. Dan memang pemegang saham PLN ini entah bodoh atau bego, kok dipilih lagi penipu itu. Apa karena masih bisa ngasih keuntungan ke lingkaran RI1?. Parah memang," pungkasnya.
Sementara itu, proses RUPS PLN yang terkesan sembunyi-sembunyi itu langsung memicu berbagai protes, terlebih terjadi di tengah pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Sumatera dan Pulau Jawa.
Bahkan selama era Darmawan Prasodjo, pemadaman listrik bergilir hingga blackout di Sumatera dan Jawa, seolah menjadi masalah klasik yang terus berulang.
Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan terjadinya blackout (padam listrik total) berulangkali di sejumlah wilayah tanah air selama mantan Deputi I KSP era Presiden Jokowi itu memimpin perusahaan setrum nasional tersebut hingga membuat banyak aktivitas perekonomian masyarakat lumpuh dan merugi dalam jumlah besar.
Menurut Yudhis, langkah pemerintah yang memilih mempertahankan Darmawan Prasodjo dan kroninya seperti Yusuf Didi Setiarto, Suroso Isnandar dan Arsyadani G Akmalaputri, jelas sangat menyakiti hati rakyat.
"Dan tentunya sangat aneh, orang-orang yang jelas-jelas tidak mampu menjaga marwah pemerintahan Prabowo dalam memberikan pelayanan kelistrikan untuk seluruh rakyat Indonesia, masih terus dipertahankan," tudingnya.
Apalagi, sambungnya, sejauh ini, tidak ada langkah taktis yang dilakukan Darmawan Prasodjo dalam mengatasi situasi tersebut, selain menyampaikan permohonan maaf.
Yudhistira juga kembali menegaskan, tidak bisa dipungkiri bahwa masa kelam PLN dimulai sejak pemerintahan Jokowi memutuskan Darmawan Prasodjo duduk sebagai
Dirut PLN.
"Berulang kali sudah saya sampaikan, apa yang sudah diperbuat Darmo (panggilan Darmawan Prasodjo-red) selama lebih dari 5 tahun menjabat
Dirut. Semua hanya pencitraan lewat penghargaan yang dibeli dan juga untuk memperkaya diri sendiri. Sudah jadi rahasia umumkan bagaimana lonjakan kekayaan ini orang selama jadi
Dirut," beber Yudhis.
Belum lagi mengenai manuver Darmawan Prasodjo yang merusak meritokrasi lewat jalur profesional hire (prohire) yang memasukkan kroni dan koleganya ke dalam PLN dan langsung diberi jabatan empuk, sedangkan pegawai internal yang meniti karir dari bawah dan tidak masuk dalam lingkarannya, karirnya dihambat.
"Kerusakan-kerusakan ini di tubuh PLN ini menjadi bagian dari kebobrokan era Darmo. Tapi kok pemerintah seperti buta dan tuli, tidak mau peduli dengan hal ini. Padahal jelas PLN merupakan perusahaan monopoli yang mengatur denyut nadi perekonomian, penopang perekonomian dan kebutuhan primer paling dibutuhkan masyarakat. Harusnya orang-orang yang memahami bisnis ini ditempatkan sebagai
Dirut dan jajarak Direksi, bukan orang yang mencari kekayaan dan memanfaatkan jabatan," sebutnya.
*Pemadaman Listrik Meluas*
Lebih jauh Yudhistira menyampaikankan, bahwa pihaknya baru menerima Tim Investigasi Re-LUN bahwa pemadaman listrik bergilir saat ini meluas hingga ke Kalimantan.
"Barusan kami terima laporan bahwa saat ini pemadaman listrik juga terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Jadi sebenarnya Indonesia Gelap itu mendekati kenyataan dan ini fatal bagi pemerintahan Prabowo. Harus segera diambil langkah tegas dengan mencopot Darmawan Prasodjo dan mengantinya dengan orang yang tepat," ucapnya.
Tidak itu saja Yudhistira juga terus mendesak aparat penegak hukum seperti KPK, Polri dan Kejaksaan Agung jangan tutup mata atas permasalahan yang terjadi saat ini akibat pemadaman listrik bergilir.
"Pasti ada pidana dibalik kasus ini. Bukan hanya korupsi yang harus diselidiki, tapi ini juga bagian dari kejahatan kemanusiaan yang harus diusut tuntas. Presiden harusnya juga tegas menyikapi masalah yang sudah memicu keresahan masyarakat luas ini," pungkasnya.
