Komisi III DPR RI: KPK Tidak Boleh Ragu Ragu Menetapkan Tersangka Dugaan Korupsi kuota Haji

MATATELINGA, Jakarta:Sampai saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum ada menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang dinilai menyangkut kepentingan umat, hingga Abdullah, Anggota Komisi III DPR RI mendesak tersangkanya.

" Bila kasus ini sudah masuk tahap penyidikan, maka KPK tidak boleh ragu. Harus segera menetapkan tersangka agar proses hukum berjalan sesuai aturan, dan publik bisa mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Baca Juga:

• Bungkam Real Madrid di King Abdullah Sport City Stadium, Barcelona Luapkan Gembiranya

Oleh karena itu, kata Abdullah, siapa pun yang terlibat, baik pejabat maupun pihak swasta, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Ia menegaskan dugaan korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.

Dia mengingatkan KPK agar bekerja dengan profesional dan transparan, tanpa praktik tebang pilih dalam penegakan hukum, karena hal itu bisa merusak kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah.

Baca Juga:

• Atasi Penyempitan Arus Lalu Lintas, Bobby Nasution Lebarkan Jembatan HM Yamin dan Abdullah Lubis

"KPK punya mandat untuk memberantas korupsi tanpa kompromi. Jangan sampai publik melihat adanya intervensi atau keberpihakan dalam kasus ini," ujarnya.​​​​​​

Abdullah menilai penyelesaian kasus tersebut menjadi ujian besar bagi KPK dalam menjaga kredibilitasnya, sebab isu korupsi haji telah menyedot perhatian masyarakat, khususnya calon jamaah yang merasa dirugikan.

Menurut dia, praktik korupsi terkait ibadah haji berpotensi mencoreng kesucian ibadah umat, sehingga KPK harus serius, adil, dan transparan dalam bekerja.

Baca Juga:

• Rombongan Juma'ah Tabliq dari Langkat di Desa Aruan, Kecamatan Laguboti

Ia menambahkan, DPR melalui Komisi III akan terus mengawasi jalannya proses hukum di KPK, termasuk memastikan penanganan kasus sesuai prinsip good governance.

"Korupsi kuota haji bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan kejahatan yang merampas hak umat untuk beribadah. Karena itu, semua pihak harus mendukung KPK, jangan ada yang melindungi pelaku dengan alasan apa pun," ujar Abdullah.

Baca Juga:

• Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas Resmikan MPP Kabupaten Humbang Hasundutan

Bungkam Real Madrid di King Abdullah Sport City Stadium, Barcelona Luapkan Gembiranya

Atasi Penyempitan Arus Lalu Lintas, Bobby Nasution Lebarkan Jembatan HM Yamin dan Abdullah Lubis

Rombongan Juma'ah Tabliq dari Langkat di Desa Aruan, Kecamatan Laguboti

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas Resmikan MPP Kabupaten Humbang Hasundutan

Resmikan Ponpes Tahfiz Alquran Abdullah Albusyroni

Kantor Majelis Ulama Indonesia Diserang, Pemicunya Mengejutkan