MATATELINGA, New York: Departemen Kehakiman dan kelompok hak-hak sipil mengajukan dua tuntutan hukum terpisah pada hari Kamis yang bertujuan untuk memblokir undang-undang imigrasi kontroversial " yang dikenal sebagai SF 2340 agar tidak berlaku di Iowa.
SF 2340 memberi wewenang kepada aparat penegak hukum setempat untuk menangkap migran yang sebelumnya telah dideportasi atau diusir dari negara tersebut, atau yang pernah ditolak masuk di masa lalu.
Undang-undang ini juga memberi hakim wewenang untuk memerintahkan seseorang dikirim kembali ke negara asal orang tersebut memasuki Amerika Serikat. Undang undang juga tidak melarang anak untuk dituntut.
Gugatan DOJ muncul hanya satu minggu setelah Wakil Asisten Jaksa Agung Brian Boynton menulis surat kepada Gubernur Kim Reynolds, yang diperoleh ABC News, mendesaknya untuk membatalkan undang-undang tersebut pada tanggal 7 Mei atau menghadapi tindakan hukum.
Anggota parlemen negara bagian mengesahkan undang-undang tersebut bulan lalu dan Gubernur Kim Reynolds menandatanganinya, dan dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli.
“Iowa tidak bisa mengabaikan Konstitusi AS dan menetapkan preseden Mahkamah Agung,” kata Boynton dalam sebuah pernyataan. “Kami melakukan tindakan ini untuk memastikan bahwa Iowa mematuhi kerangka kerja yang diadopsi oleh Kongres dan Konstitusi untuk regulasi imigrasi.”
Undang-undang tersebut sebagian besar dibentuk setelah undang-undang serupa di Texas" RUU Senat 4, juga dikenal sebagai SB 4 " yang saat ini diblokir agar tidak berlaku sementara konstitusionalitasnya diputuskan oleh pengadilan.
Departemen Kehakiman juga mengajukan gugatan terhadap undang-undang tersebut, yang memungkinkan aparat penegak hukum setempat menangkap migran yang mereka curigai memasuki negara tersebut secara ilegal. Seperti undang-undang Iowa, undang-undang ini memberi wewenang kepada hakim untuk memerintahkan pengusiran seseorang dari negara tersebut.
[br]
Pada Kamis pagi (10/5/2024), Dewan Imigrasi Amerika, Persatuan Kebebasan Sipil Amerika, dan ACLU Iowa mengajukan gugatan terpisah atas nama Gerakan Migran Iowa untuk Keadilan dan dua orang yang diwakili oleh organisasi hak-hak imigran.
Dalam gugatannya, pengacara kelompok tersebut mengatakan bahwa undang-undang tersebut tidak memberikan pengecualian bagi orang-orang yang sebelumnya telah dideportasi atau ditolak masuk, namun kemudian diberi izin untuk berada di negara tersebut.
Kelompok-kelompok tersebut mengatakan bahwa hal ini berarti bahkan orang-orang yang telah diberikan suaka, merupakan bagian dari kelas yang dilindungi, atau memiliki kartu hijau dapat ditangkap dan dipenjarakan.
Salah satu cerita yang disoroti dalam gugatan tersebut adalah tentang seorang migran Honduras berusia 18 tahun yang ayahnya dibunuh dan saudara perempuannya diculik di negara asalnya. Dia datang ke AS saat berusia 14 tahun, namun dideportasi, menurut ACLU. Dia kemudian kembali ke AS sendirian dan diberikan suaka.
Kelompok-kelompok tersebut menuduh dia memenuhi syarat untuk ditangkap dan dipenjara berdasarkan hukum.
Hukuman berdasarkan hukum dapat mengakibatkan hukuman penjara 2-10 tahun. Beberapa pelanggar dapat menghadapi hukuman hingga 5 tahun penjara, berdasarkan tindak pidana Kelas D, jika pemecatan mereka "setelah adanya hukuman karena melakukan dua atau lebih pelanggaran ringan yang melibatkan narkoba, kejahatan terhadap seseorang, atau keduanya," undang-undang tersebut menyatakan.
Yang lain dapat didakwa melakukan kejahatan Kelas C dan menghadapi hukuman hingga 10 tahun penjara jika mereka sebelumnya dikeluarkan karena hukuman kejahatan. Semua terpidana akan menghadapi perintah pemecatan meskipun beberapa akan mendapatkan kesempatan untuk memilih pemecatan daripada penuntutan lebih lanjut.
[br]
"Undang-undang buruk ini sangat merugikan keluarga dan komunitas di Iowa. Anggota parlemen Iowa dengan sengaja menargetkan orang-orang yang dilindungi oleh undang-undang imigrasi federal dan yang secara hukum diizinkan berada di sini.
Seperti orang yang diberikan suaka, atau visa khusus yang diberikan kepada penyintas kekerasan dalam rumah tangga atau lainnya. kejahatan," kata Direktur Hukum ACLU Iowa Rita Bettis Austen dalam sebuah pernyataan.
"Dan ada banyak alasan bagus " terkait dengan hubungan luar negeri, keamanan nasional, kepentingan kemanusiaan, dan sistem konstitusional kita, mengapa pemerintah federal menegakkan undang-undang imigrasi kita, dibandingkan dengan 50 negara bagian yang melakukan tindakan mereka sendiri untuk menegakkan undang-undang imigrasi mereka sendiri. skema imigrasi yang terpisah.
Sulit untuk melebih-lebihkan betapa buruk dan anehnya undang-undang ini." Dalam postingan di X, Gubernur Reynolds menuduh Presiden Joe Biden menolak menegakkan undang-undang imigrasi yang ada.
"DOJ dan ACLU menggugat Lowa karena melindungi warga negara kita, sementara Joe Biden menolak menegakkan undang-undang imigrasi yang sudah ada. Jika dia tidak membela supremasi hukum, Lowa akan melakukannya!" tulis gubernur.
