Trump Memperluas Larangan dan Pembatasan Perjalanan Hingga Mencakup 20 Negara

MATATELINGA, Washington: Pemerintahan Trump mengumumkan pada hari Selasa (16/12/2025) bahwa mereka memperluas pembatasan perjalanan ke 20 negara tambahan dan Otoritas Palestina, menggandakan jumlah negara yang terkena dampak pembatasan menyeluruh yang diumumkan awal tahun ini tentang siapa yang dapat bepergian dan beremigrasi ke AS.

Pemerintahan Trump menambahkan lima negara lagi serta orang-orang yang bepergian dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Otoritas Palestina ke daftar negara-negara yang menghadapi larangan penuh untuk bepergian ke AS dan memberlakukan pembatasan baru pada 15 negara lainnya.

Baca Juga:

• Kelompok Garis Keras Imigrasi Memanfaatkan Penembakan Dua Anggota Garda Nasional

Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan oleh pemerintahan untuk memperketat standar masuk AS untuk perjalanan dan imigrasi, yang menurut para kritikus secara tidak adil mencegah perjalanan bagi orang-orang dari berbagai negara.

Pemerintahan mengisyaratkan akan memperluas pembatasan tersebut setelah penangkapan seorang warga negara Afghanistan yang dicurigai dalam penembakan dua pasukan Garda Nasional selama akhir pekan Thanksgiving.

Orang-orang yang sudah memiliki visa, merupakan penduduk tetap sah AS, atau memiliki kategori visa tertentu seperti diplomat atau atlet, atau yang masuk ke negara tersebut diyakini untuk kepentingan AS, semuanya dikecualikan dari pembatasan tersebut. Belum jelas kapan pembatasan baru ini akan mulai berlaku.

Pada bulan Juni, Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa warga negara dari 12 negara akan dilarang datang ke Amerika Serikat dan warga negara dari tujuh negara lainnya akan menghadapi pembatasan. Keputusan ini menghidupkan kembali kebijakan khas masa jabatan pertamanya.

Pada saat itu, larangan tersebut mencakup Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman, serta memperketat pembatasan bagi pengunjung dari Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela.

Pada hari Selasa, pemerintahan Republik mengumumkan bahwa mereka memperluas daftar negara yang warganya dilarang masuk ke AS menjadi Burkina Faso, Mali, Niger, Sudan Selatan, dan Suriah. Pemerintah juga sepenuhnya membatasi perjalanan bagi orang-orang dengan dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh Otoritas Palestina, pembatasan perjalanan terbaru AS terhadap warga Palestina. Sudan Selatan juga sudah menghadapi pembatasan perjalanan yang signifikan.

Sebanyak 15 negara tambahan juga ditambahkan ke daftar negara yang menghadapi pembatasan sebagian: Angola, Antigua dan Barbuda, Benin, Pantai Gading, Dominika, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia, dan Zimbabwe.

Pembatasan ini berlaku bagi orang-orang yang ingin melakukan perjalanan ke AS sebagai pengunjung atau untuk beremigrasi ke sana.

Pemerintahan Trump menyatakan dalam pengumumannya bahwa banyak negara yang dilarang masuk memiliki "korupsi yang meluas, dokumen sipil yang palsu atau tidak dapat diandalkan, dan catatan kriminal" yang menyulitkan pemeriksaan warga negara mereka untuk masuk ke AS.

Mereka juga mengatakan beberapa negara memiliki tingkat pelanggaran visa yang tinggi, menolak untuk menerima kembali warga negara mereka yang ingin dideportasi oleh AS, atau memiliki "kurangnya stabilitas dan kontrol pemerintah secara umum," yang menyulitkan pemeriksaan. Mereka juga menyebutkan penegakan hukum imigrasi, kebijakan luar negeri, dan masalah keamanan nasional sebagai alasan langkah tersebut.

Pria Afghanistan yang dituduh menembak dua pasukan Garda Nasional di dekat Gedung Putih telah mengaku tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan dan penyerangan. Setelah insiden itu, pemerintah mengumumkan serangkaian pembatasan imigrasi, termasuk pembatasan lebih lanjut terhadap orang-orang dari 19 negara awal yang sudah berada di AS.

Berita tentang perluasan larangan perjalanan ini kemungkinan akan menghadapi penentangan keras dari para kritikus yang berpendapat bahwa pemerintah menggunakan masalah keamanan nasional untuk secara kolektif mencegah masuknya orang-orang dari berbagai negara.

Kelompok Garis Keras Imigrasi Memanfaatkan Penembakan Dua Anggota Garda Nasional