BPKH dan PINA Kaji 23 Proyek Tempat Dana Alokasi, Pemerintah Fix Gunakan Dana Haji

MATATELINGA, Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dipastikan mengalokasikan dana Rp13 triliun untuk investasi proyek-proyek pembangunan di dalam negeri yang akan difasilitasi oleh Center for Private Investment (PINA).

Dalam perkembangannya, PINA dan BPKH tengah mengkaji 23 proyek yang akan menjadi tempat investasi dana umat tersebut, mulai dari sektor perkebunan hingga infrastruktur seperti jalan tol atau pelabuhan.

"Alokasinya Rp13 triliun untuk tahun ini, sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Haji kan," ujar CEO PINA Ekoputro Adijayanto seperti dikutip dari Antara, Selasa (23/5).

bulan lalu, BPKH telah menandatangani nota kesepahaman dengan PINA. Lembaga tersebut menunjuk PINA untuk mencarikan proyek-proyek yang memberi imbal hasil baik, namun berisiko relatif terjaga.

"Karena ini kan dana umat, jadi kita sangat menekankan risiko ini menjadi perhatian penting," kata Eko.

Ia mengatakan, Unit Tim Fasilitasi PINA bersama pengurus BPKH kini tengah mengkaji 23 proyek yang akan menjadi tempat investasi dana umat tersebut, mulai dari sektor perkebunan hingga infrastruktur seperti jalan tol atau pelabuhan.

"Instrumennya sendiri pasti dalam bentuk syariah yang dalam bentuk tidak direct investment, tapi near equity seperti RDPT (reksa dana pendapatan tetap) Syariah, perpetual note syariah, dan lainnya," ujar Eko.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengarahkan investasi dana haji selain harus betul-betul dilakukan dengan prinsip syariah dan kehati-hatian, juga harus memilih yang paling kecil risikonya dan bisa mendapat manfaat yang sebesar-besarnya.

Presiden juga menyinggung kemungkinan penggunaan dana-dana haji yang lebih efektif, sehingga penggunaannya tidak hanya untuk jemaah haji, tapi juga berbagai kepentingan umat Islam secara keseluruhan.

Seperti diketahui, program investasi yang akan dilakukan oleh BPKH terdiri atas dua jenis yaitu investasi di Arab Saudi dan Indonesia. Hal itu dilakukan agar biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih efisien.

"Tahun 2019 kita akan melakukan investasi supaya biaya ibadah haji lebih efisien dan jemaah lebih nyaman, serta seluruh kontrak-kontrak pemondokan dilakukan lebih awal dan tidak lagi dilakukan hanya satu tahun saja," tutur Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu

"Kalau di Arab Saudi jelas seperti hotel, katering, dan transportasi. Seluruh upaya investasi itu pada prinsipnya untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama. Mudah-mudahan biaya penyelenggaraan haji kita menjadi lebih efisien," tambahnya.

Mengenai investasi di Indonesia, BPKH telah melakukan penandatanganan dengan PINA atau Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah yang dikelola Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Melalui PINA, investasi yang dilakukan akan dipastikan hanya kepada proyek-proyek yang memiliki risiko rendah, menghasilkan keuntungan yang optimal, serta berprinsip syariah.