Investasikan Dana Haji, Pemerintah Bidk Proyek Nasional Beresiko Rendah

MATATELINGA, Jakarta: Presiden Joko Widodo memastikan dana haji akan diinvestasikan untuk proyek-proyek nasional yang berisiko rendah dengan keuntungan optimal. Selain itu, investasi juga dilakukan di Arab Saudi untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji.

Kepala Negara menyebutkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah melakukan penandatanganan dengan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) yang dikelola Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

"Melalui PINA, investasi akan dipastikan hanya pada proyek-proyek berisiko rendah dengan keuntungan yang optimal, serta berprinsip syariah," ujar Presiden seperti dikutip dari keterangan tertulis di laman Sektretariat Kabinet (Setkab), Minggu (29/4).

Sementara itu, investasi di Arab Saudi dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama seperti hotel, katering, dan transportasi.

"Ini supaya biaya ibadah haji lebih efisien dan jemaah lebih nyaman. Seluruh kontrak pemondokan dilakukan lebih awal dan tak lagi hanya untuk satu tahun saja," papar Presiden.

Hal itu diputuskan bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Rapat Terbatas tentang pengelolaan dana haji di Istana Kepresidenan Bogor.

Dalam rapat terbatas itu, pimpinan negara juga membahas potensi penggunaan dana-dana haji yang lebih efektif, tidak hanya untuk jemaah haji, tapi juga untuk berbagai kepentingan umat Islam.

Jokowi mengklaim, sebelum menerima laporan dari BPKH mengenai kepercayaan yang telah diberikan umat untuk mengelola dana, dirinya menekankan pentingnya pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel mengikuti prinsip-prinsip syariah.

Sebelumnya, Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu menilai pengelolaan dana haji langsung di Arab Saudi akan mendorong efisiensi, kendati ia belum menghitung potensi penurunan biaya haji tahun depan.

Sekadar informasi, tahun ini, biaya haji dipatok sebesar Rp35,23 juta per jemaah. Angka itu tercatat naik sekitar Rp345 ribu dibandingkan penyelenggaraan haji tahun lalu, yakni Rp34,89 juta.

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro juga meyakini investasi langsung di Arab Saudi dapat mengurangi beban biaya haji. Hal ini persis seperti yang diterapkan Malaysia, sehingga hanya menanggung 47 persen dari total biaya penyelenggaraan haji. (lav)