JAKARTA - Matatelinga, Berulang kali Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut praktik mafia di belakang melonjaknya harga beras. Namun itu dibantah Pengamat Pertanian Khudori. "Mungkin konteksnya Pak Gobel lebih ke kartel," ujar Khudori dalam diskusi Waroeng Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (28/2/2015).
Dalam pandangannya, kebijakan pemerintah berada di balik kenaikan harga beras. Senada dengan DPR, Khudori juga menyebut rencana pemerintahan Jokowi-JK menghapus beras miskin (raskin) dan menggantinya dengan subsidi langsung berupa e-money, sebagai akar persoalannya.
"Raskin terlambat dibagikan karena katanya mau diganti e-money. Padahal itu (raskin) jadi sandaran hidup 15,5 juta masyarakat miskin," ujar dia dalam diskusi Waroeng Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (28/2/2015).
Strategi pemerintah menggelar operasi pasar yang dilakukan Bulog setiap kali terjadi lonjakan harga beras, dinilai tidak efektif dan tak menjangkau masyarakat miskin. Beras Operasi Pasar yang seharusnya dijual dengan harga Rp 7.400 per liter justru dijual lebih mahal. Seperti dilansir laman merdeka.com, Sabtu (28/2/2015)
(Fit)