Mtc/ist
Mantan Kepala UPT. Pelayanan Sosial Anak Balita Bapemas Sumut, Edita DB Siburian, diadili di di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin, (1/10). Wanita ini diadili dalam kasus korupsi dana sosialisasi peningkatan aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran (TA)
MATATELINGA, Medan; Mantan Kepala UPT. Pelayanan Sosial Anak Balita Bapemas Sumut, Edita DB Siburian, diadili di di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin, (1/10). Wanita ini diadili dalam kasus korupsi dana sosialisasi peningkatan aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran (TA) 2015 yang mengakibatkan kerugian negara Rp4,5 miliar dari total pagu anggaran senilai Rp41 miliar lebih.
Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agustini, terdakwa Edita, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang dilaksanakan di 15 kota/ kabupaten se Sumut Tahun 2015, secara bersama-sama melakukan perbuatan korupsi. Dugaan korupsi tersebut dilakukan terdakwa bersama saksi Rahmat Jaya Pramana Suprijatna selaku Direktur PT.Ekspo Kreatif Indo, Saksi Budhianto Suryanata selaku Direktur PT. Proxima Convex, Taufik selaku Direktur PT. Mitra Multi Komunication dan Matharion Nainggolan selaku Direktur PT Shalita Citra Mandiri (berkas terpisah). Modus yang dilakukan terdakwa dalam kegiatan sosialisasi itu, dengan cara menggelumbangkan biaya rencana pelaksanaan dan operasional penyelenggaraan acara yang gelar di sejumlah hotel di Sumut.
"Terdakwa selaku PPK tidak pernah melakukan pengendalian dan pengawasan secara langsung ke lokasi kegiatan, terdakwa hanya memerintahkan kepada beberapa orang staf dari Bapemas untuk melaksanakan kegiatan tersebut sampai dengan selesai," ucap JPU Agustini dalam sidang yang berlangsung di Ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (1/10/2018). Dalam dakwaan, JPU Agustini menjelaskan, pada saat pengajuan tagihan pembayara ternyata terdakwa juga tidak ada melakukan pengujian terhadap dokumen, data yang diajukan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa.
"Ada beberapa invoice/faktur yang dibuat oleh pihak rekanan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak hotel. Pada tagihan yang dibuat sendiri tersebut perusahaan penyedia jasa lainnya telah mengajukan tagihan pencairan dana seharga nilai harga satuan Fullboard dalam kontrak kepada pengguna anggaran. Dan juga telah mengajukan Invoice pembayaran untuk sewa infokus, yang ternyata dalam pelaksanaannya menggunakan infokus pihak hotel," jelas JPU di depan hakim diketuai Sri Wahyuni Batubara. Dilanjutkan JPU, berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara, dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa tahun 2015 diperoleh jumlah kerugian sebesar Rp4,5 miliar. Akibat perbuatannya Edita DB Siburian diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (mtc/fae).
Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.
Oke, Setuju
