Matatelinga - Medan,“Untuk apa banyak-banyak kartu. Selama ini kan pemerintah masih mengeluh kalau anggaran habis untuk buat KTP. Makanya digandeng saja. Toh BPJS ini sifatnya wajib. Jadi ke depan, kalau punya KTP yang berlogo BPJS, enggak perlu ditanya-tanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi bisa lebih cepat,”ujar Brilian, Rabu (12/3/2014).
Brilian pun mengaku, dengan penyatuan data tersebut, proses pendataan peserta BPJS akan lebih mudah dilakukan. Dan jika dikembangkan, selain data pribadi, pemerintah juga dapat mencatat riwayat kesehatan masyarakatnya.
“Kalau bisa datanya lengkap tentunya kan lebih bagus. Kebutuhan untuk maping-maping kependudukan akan lebih mudah dilakukan. Tapi kita berharap BPJS Kesehatan yang membiayai kartunya, sehingga pemerintah tidak perlu diberatkan lagi,”sebut Brilian.
Ketua Komisi E DRPD Sumatera Utara, Brilian Mochtar, mewacanakan
agar pemerintah mulai memikirkan untuk menggabungkan Kartu Tanda Penduduk dengan Kartu BPJS Kesehatan. Selain untuk menghemat anggaran pencetakan kartu, langkah itu dinilai akan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
Menanggapi hal itu Kepala BPJS Kesehatan Divisi I Regional I Sumut-Aceh, dr Oni Jauhari, mengaku tertarik dengan wacana tersebut. Ia pun mengaku siap mengeluarkan anggaran untuk realisasi penyatuan kartu itu.
“Saya pikir itu wacana yang menarik. Nanti akan segera kita komunikasikan secara vertikal di perusahaa,”pungkasnya.
(Adm)