Plt Gubsu Serahkan SK Plh Bupati Samosir

Kali ini  surat penunjukan tersebut diserahkan kepada Plt Sekda Kabupaten Samosir Tombor Simbolon. Prosesi penyerahan dilakukan di ruang kerja Plt Gubsu Lantai IX, Kantor Gubsu, Rabu (16/9/2015).

Dengan begitu, Kementerian Dalam Negeri telah menunjuk sebelas Pelaksana Harian (Plh) bupati/ walikota yang habis periode di Sumut. Setelah sebelumnya SK Plh diserahkan kepada Sekda Kota Medan, Sekda Kabupaten Serdang Bedagai, Sekda Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sekda Kota Binjai, Sekda Kabupaten Labuhan Batu dan Sekda Kabupaten Asahan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kota Sibolga.

Seperti diketahui 23 kabupaten dan kota di Sumut  akan melaksanakan Pilkada langsung serentak pada 9 Desember mendatang. Di mana 14 kab/kota berakhir di 2015, dan 9 daerah lain berakhir di semester pertama 2016 mendatang. Hingga akhir tahun ini ada tiga kabupaten lagi yang akan habis masa periodesasinya yaitu Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun dan Labuhan Batu Utara untuk kemudian dihunjuk pejabat sementara.

Dalam kesempatan tersebut, HT Erry Nuradi menyerahkan SK Plh Bupati Samosir kepada Plt Sekda Kabupaten Samosir yang juga menjabat sebagai kepala BKD Kabupaten Samosir Tombor Simbolon. Dia menekankan kepada para Plh Bupati agar ikut mengawal pelaksanaan pilkada dan memastikan tidak ada PNS yang terlibat dukung mendukung salah satu pasangan calon bupati.

Para pelaksana harian bupati/walikota dihunjuk untuk menghindari kekosongan kekuasaan sebelum dihunjuk Pelaksana Tugas (Plt) oleh Menteri Dalam Negeri berdasar usulan Gubernur Sumatera Utara.

Sebelum penyerahan SK, Plt Gubsu Erry Nuradi menekankan bahwa penunjukan SK Plh itu karena memang periodesasi kepala daerah sebelumnya sudah habis. Namun karena belum ada penetapan Penjabat (Pj) kepala daerah, maka ditunjuk terlebih dulu Plh untuk menjalankan roda organisasi kepemerintahan.

“Untuk menghindari kekosongan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah Samosir, diminta kepada Sekda daerah melaksanakan tugas sehari-hari sampai dengan adanya  kebijakan pemerintah lebih lanjut, karena roda pemerintahan tidak bisa berhenti semenitpun. Untuk kabupaten Samosir karena Sekda Samosir ikut dalam pilkada, maka Plt Sekdakab Samosir yang ditunjuk sebagai Plh Bupati," sebutnya.

Dia mengingatkan, dengan pengangkatan Sekda sebagai pelaksana harian, maka tidak ada alasan daerah itu melalaikan tugas dan tanggungjawabnya. Karena, dalam melaksanakan tugas dan wewenang,Plh hanya menjalankan tugas-tugas rutin. Sedangkan, hal-hal yang bersifat strategis harus dikoordinasikan kepada Pemprov Sumut. "Bila ada hal-hal yang masih memerlukan saran dari pemerintah pusat, Pemprovsu akan berkoordinasi kepada Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Otda," ujar Plt Gubsu.

Pesan lainnya, Erry mengingatkan, pelaksana harian terus merangkul semua komponen, baik pemerintahan, masyarakat dan terutama dari legislatif agar jalannya roda pemerintahan di dapat berjalan baik. "Rangkul semua komponen dan jaga kekompakan demi kekondusifan daerah. Termasuk bagaimana tetap menjaga netralitas PNS dalam Pilkada," tegasnya.

Sementara itu, pelaksana harian Bupati Samosir Tombor Simbolon menyatakan kesiapannya sebagai pelaksanaan harian bupati Samosir dan akan berupaya sebaik mungkin menjalankan amanah dan tugas yang diberikan . "Saya akan berusaha melaksanakan tugas yang diamanahkan sesuai dengan aturan yang ada," ucapnya.

Soal Netralitas PNS di jajaran pemerintah Kabupaten Samosir dirinya selalu menghimbau kepada PNS di jajaran pemerintah kabupaten Samosir bersifat Netral. "Setiap saya memimpin apel, saya selalu menghimbau agar seluruh PNS di jajaran pemerintah Kabupaten Samosir untuk bersifat netral," ucapnya.

(Mtc)