Soal Dugaan Rekayasa Siswa Lulus PPDB Kota Medan 2015

Berbicara lewat seluler Alfian mengatakan, indikasi terjadinya manipulasi dan rekayasa data itu dapat ditelusuri dari data pengumuman siswa lulus PPDB, seperti yang terjadi di SMAN 4, SMAN 5, dan SMAN 15. Sebab dalam pengumuman kelulusan siswa, pihak sekolah hanya menerakan nama siswa lulus beserta nilai hasil ujian tulis disekolah yang dituju. Tanpa memampangkan komponen penilaian lainnya, sebagaimana petunjuk Juknis yang dikeluarkan Kadisdik Medan Marasutan Siregar, yakni nilai UN, nilai ujian tulis siswa disekolah dituju, serta nilai domisili dan bina lingkungan. 

Hal itulah yang membuat sekolah-sekolah diatas, hingga hari ini  tidak berani memampangkan daftar nama siswa lulus disekolahnya. Karena selain penilaian tidak dapat dipertanggungjawabakan secara transparan, belum lagi penambahan dari siswa yang masuk setelah kelulusan siswa diumumkan.

“Rekayasa dan manipulasi data yang terjadi dalam dunia pendidikan Kota Medan ini khan terjadi dilingkungan PNS, harusnya Kejatisu menurunkan tim dan mengusut tuntas. Jangan hanya jadi penonton budiman, seolah tidak ada terjadi apa-apa”, ujar Alfian.

Ditambahkannya pula, Kejatisu sebenarnya sudah dapat langsung membidik Kadisdik Medan, Marasutan Siregar, karena dalam prakteknya yang bersangkutan hanya mengeluarkan juknis kosong. Tanpa memberikan rumusan tatacara penghitungan peni laian siswa lulus,  dalam juknis tersebut.

“Kesannya Marasutan sangat serius hingga mengeluarkan Juknis. Padahala bagaimana kepala sekolah dapat melakukan penghitungan penilaian kelulusan, karena dalam Juknis sama sekali tidak memuat tatacara penghitungan penilaian siswa lulus”, tandas Alfian.

Alfiannur Syafitri memaparkan, Juknis yang dikeluarkan oleh Marasutan tersebut secara lisan terlihat sangat berat. Namun belakangan diketahui manfaatnya cuma untuk mengelabui, para pihak yang serius mendalami berbagai konflik yang terjadi dalam PPDB Kota Medan 2015. Sebab untuk menjalankan penilaian berdasarkan Juknis dengan komponen Nilai UN 60%, Nilai Ujian Siswa disekolah 30%, dan nilai domisili serta lingkungan 10%. Dibutuhkan satu program elektronik yang diberikan kepada pihak sekolah, hingga penghitungan penilaian kelulusan siswa dapat dilakukan  dengan cermat, teliti dan singkat.

“Karenanya wajar jika Kejatisu turun melakukan pengusutan, apalagi saat ini soal bantuan hibah yang tengah ditangani Kejagung yang paling besar adalah Bantuan Operasional Sekolah. Dan BOS terbesar di Sumatera Utara yang bermasalah itu adanya di Kota Medan. Kita minta aparat Kejaksaan Sumut jangan ketinggalan kereta dalam mengungkap kebenaran”, keras Alfiannur Syafitri.

Dari hasil pantuan wartawan, daftar nama siswa lulus di SMAN 4, SMAN 5 dan SMAN 15 sudah tidak terlihat sama sekali di papan pengumuman sekolah. Dan langsung menghilang sehari setelah pengumuman kelulusan siswa SMP, SMA dan SMK  negeri diumumkan beberapa waktu lalu.