Fraksi Demokrat DPRD Medan Sampaikan Kritikan dan Catatan Penting di Perubahan APBD

Kemudian melakukan efektivitas alokasi dan realisasi belanja dalam meminimalisir program / kegiatan yang rawan tidak terserap (sisa anggaran), serta menjamin semua kegiatan benar-benar terlaksana sesuai target dan waktu. Selanjutnya harus melakukan peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar Mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dilanjutkan Ramli, selain catatan umum di atas, Fraksi Demokrat menyoroti beberapa isu strategis yang selama ini menjadi perhatian utama masyarakat dan menuntut solusi inovatif dari Pemko Medan. Seperti di Dinas Pendidikan dengan alokasi anggaran di Perubahan APBD Pemko Medan sebesarRp 1,45 Triliun lebih, bertambah 3,89% dari Rp 1,40 Triliun lebih.

Maka itu lanjut Ramli, dengan bertambahnya anggaran tersebut, Fraksi Demokrat berharap pemerintah dapat melaksanakan prioritas program kegiatan dan target kinerja untuk Tahun 2026 hingga tercapainya pendidikan yang merata dan berkualitas seperti yang terdapat pada RPJMD Kota Medan.
Kemudian untuk Dinas KesehatanBelanja Dinas kesehatan dalam APBD perubahan Tahun 2025 dianggarkan sebesar rp 1,02 triliyun lebih, Mengalami penurunan 1,88% dari rp 1,22 triliyun lebih. Fraksi Demokrat meminta pemerintah tetap menjaga program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Baca Juga:

• Ketua DPRD Medan Dukung Peringatan 100 Tahun Buddhis Tamil Nusantara

Sama halnya dengan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas sosial. Fraksi Demokrat mendorong agar APBD Perubahan benar-benarMemberikan ruang untuk Bantuan sosial yang tepat sasaran danTerintegrasi. Penguatan program pendidikan, kesehatan ibu danAnak, serta pemberdayaan difabel. Penanggulangan masalah kemiskinan dan Pengangguran berbasis data riil.

Untuk itu, Ramli kembali mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mempercepat penyerapan anggaran secara akuntabel, khususnya untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan pemulihan ekonomi kerakyatan dan infrastruktur dasar.
Dengan dilakukannya perubahan komposisi belanja daerah hendaknya benar - benar berorientasi pada kepentingan publik dan prinsip efisiensi. Mengenai penerimaan pembiayaan dan proyeksi Silpa. FraksiPartai Demokrat meminta agar sisa anggaran dikelola secara cermat sehingga tidak ada ruang fiskal yang terbengkalai dan tidak dimanfaatkan secara optimal.

Ketua DPRD Medan Dukung Peringatan 100 Tahun Buddhis Tamil Nusantara

Soroti Penjualan Aset Disdikbud, Kasman Lubis Minta Pelaku Ditindak Tegas dan Evaluasi Sistem Pengamanan Aset

Turnamen Sepak Bola U+35 Antar Kecamatan Rebutkan Piala Ketua DPRD Asahan Dibuka Bupati

Anggota DPRD Labuhanbatu Tommy Raymen Bantu 3 Anak Putus Sekolah

Segera Jadwalkan RDP, DPRD Usul Ongkos Gratis Pelajar di Medan

Sutarto Minta Penguatan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Rendah Karbon Dan Penyesuaian Karakteristik Daerah