Dugaan Pelanggaran Gudang Horas Mencuat, PMP Desak DPRD Bentuk Pansus

Dalam aksinya, PMP membawa dua tuntutan utama yakni Mendesak DPRD Tanjungbalai membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan memanggil sejumlah instansi terkait—mulai dari Dinas Perizinan, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, hingga Satpol PP—untuk mengklarifikasi dugaan manipulasi dokumen lingkungan (UKL-UPL) yang dinilai tidak sesuai undang-undang.
Massa juga meminta Wali Kota Tanjungbalai untuk membekukan sementara seluruh aktivitas di Gudang Horas hingga proses pemeriksaan dokumen perizinan rampung.
Aldo menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak investasi, namun setiap pelaku usaha wajib mematuhi regulasi yang berlaku agar tidak merugikan daerah dan masyarakat sekitar.
Menanggapi tuntutan massa, Anggota DPRD Kota Tanjungbalai, Mas'ud, menyatakan pihaknya akan segera memproses laporan tersebut melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.
"Kita akan memanggil pengusaha Gudang Horas dan instansi terkait untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mengklarifikasi persoalan yang disampaikan masyarakat," tegas Mas'ud di hadapan massa.
Mendengar komitmen tersebut, peserta aksi berharap DPRD Tanjungbalai mengawal kasus ini hingga tuntas dan tidak ragu memberikan sanksi tegas jika terbukti ditemukan pelanggaran regulasi. (Riki)

Baca Juga:

• BMKG: Mayoritas Kota Besar di Indonesia Berpotensi Diguyur Hujan

BMKG: Mayoritas Kota Besar di Indonesia Berpotensi Diguyur Hujan

Rico Waas Terima Pamit Kepala OJK Sumut, Pengawasan Judi Online Jadi Sorotan

Pemko Tebingtinggi Dan Tanjungbalai Jalin Kerja Sama, Perkuat Layanan Publik

Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Muara Bangko Sampaikan Tuntutan Kepada PT.RFAP

Ratusan Warga Dusun IV Desa Perkebunan Bandar Selamat Minta Tutup Penambangan Tanah Kaolin

Imigrasi Tanjung Priok Menguatkan Pelayanan dan Pengawasan Arus Global di Pintu Laut Indonesia