Masyarakat Luat Huristak Desak ANJ Realisasikan Plasma 20 %

MATATELINGA, Palas :Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pekerbunan mengatur kewajiban bagi perusahaan perkebunan. Aturan ini menetapkan bahwa perusahaan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 % dari total luas areal kebun yang diusahakan.

Dasar ini juga masyarakat yang mengakui dari Luat Huristak melakukan aksi unjuk rasa di Perkebunan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ), Kamis (21/05-2026).

Baca Juga:

• Ratusan Warga Dusun IV Desa Perkebunan Bandar Selamat Minta Tutup Penambangan Tanah Kaolin

Kordinator aksi yang dipimpin, Darwin Lubis dan Koordinator lapangan, Rabiul Siregar yang menyampaikan pernyataan sikap dengan menuntut Plasma kepada perusahaan perkebunan yang sudah puluhan tahun berjalan di Padang Lawas tidak pernah memberikan plasma kepada masyarakat Luat Huristak.Harapan mereka terhadap perusahaan. Perkebunan ANJ untuk merealisasikan sesuai regulasi untuk 20 % dari HGU Perusahaan sebagai hak masyarakat, sebut Rabiul Siregar.

"HGU perusahaan dan secara aturan yang sudah di tentukan undang--undang serta meminta ganti rugi lahan yang belum di selesaikan perusahaan dari tahun 1995 sampai sekarang," jelas Rabiul.Aksi unjukrasa yang di ikuti ratusan warga masyarakat yang ditanggapi perusahaan PT ANJ/Fr di saat aksi hanya memberikan sebuah surat yang berisikan dengan pembuatan FPKMS kepada masyarakat alias cari lahan di luar kawasan perusahaan sedangkan jelas-jelas FPKMS tidak merupakan plasma, tegas Rabiul.Yudi sebagai humas PT. ANJ menjelaskan kepada pengunjuk rasa, bahwa, pihak PT ANJ SDH menyetujui pelaksana pembangunan kebun masyarakat Fase1 sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan pihak perusahaan sesuai dengan perundang-undangan.

Menanggapi pernyataan Humas ANJ, Rabiul menjelaskan bahwa, Plasma merupakan kebun inti yang diberikan perusahaan kepada masyarakat dengan konsep dan metode dalam bentuk koperasi dan MOU bersama terkait teknis dalam pengelolaan nya. Bukan lagi disuruh cari lahan yang tidak masuk akal kesepakatan yang disampaikan pihak ANJ. Karena keputusan itu dengan orang-orang tertentu yang belum bisa dijadikan mewakili masyarakat, jelasnya.

Baca Juga:

• Ratusan Warga Dusun IV Desa Perkebunan Bandar Selamat Minta Tutup Penambangan Tanah Kaolin

Baca Juga:

• Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik, PLN UID Sumut Resmikan Pelatihan Konversi dan Workshop Bengkel Motor Listrik

Ratusan Warga Dusun IV Desa Perkebunan Bandar Selamat Minta Tutup Penambangan Tanah Kaolin

Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik, PLN UID Sumut Resmikan Pelatihan Konversi dan Workshop Bengkel Motor Listrik

Bupati dan Kapolres Sama-sama Pimpin Upacara Harkitnas ke 118 di Padang Lawas

Dua Warga Tapsel Tewas Tertimbun Longsor

Dr Raja Lontung Mahmud Ritonga Seret Bupati Labuhanbatu Ke Meja Hijau, Ini Kasusnya

Dinkes Padang Lawas Bantah Tudingan Kutipan Pembuatan SLHS Dapur MBG