MATATELINGA, Medan :Wakil Ketua DPRD Sumut, Sutarto meminta pemerintah melakukan perkuat tata kelola data peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Baca Juga:
"Langkah penyesuaian data ini perlu dilakukan, akan tetapi tidak boleh ada seorangpun warga negara yang tidak bsa menerima haknya, oleh karena alasan administratif," katanya, Senin (9/2/2026).
Baca Juga:Sutarto menuturkan, pihaknya menerima keluhan dari warga terkait penonaktifan kepesertaan BPJS PBI tersebut.
"Dalam beberapa hari saya bertemu warga masyarakat pada saat reses DPRD Sumut lalu, warga menyampaikan kecemasan dan kekawatirannya, untuk memperoleh pelayanan kesehatannya," imbuhnya.
"Pencapaian UHC ini sudah maksimal, Jika banyak warga miskin terhapus dari data BPJS PBI dan tidak segera direaktivasi, angka keaktifan UHC akan turun dan saya kira jaminan kesehatan untuk masyarakat Sumut juga akan tidak maksimal," jelasnya.
Baca Juga:Sutarto menjelaskan, agar layanan kesehatan bagi warga tidak mampu ini terus berjalan, harus ada sinronisasi data kuat. Layanan kesehatan UHC juga akan dibebankan ke dalam postur APBD .
"Sinkronisasi data ke pusat harus disusul dengan langkah koordinatif dan kolaborasi yang kuat dari pemerintah provinsi, agar masyarakat yang berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah tidak terganggu," ungkapnya.
"Kesehatan ini masuk dalam Human Development Index alias indeks pembangunan manusia. Kita ingin IPM warga Sumut semakin meningkat kualitasnya," tambahnya.
Baca Juga:Diberitakan sebelumnya, kebijakan penghapusan ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang mulai diberlakukan sejak 1
BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa penyesuaian data peserta PBI JK merupakan bagian dari proses rutin yang dilakukan oleh Kementerian Sosial.
Hari ini, Senin (9/2/2026) DPRdan pemerintah menyepakati untuk memulihkan atau menghidupkan kembali semua layanan kesehatan, termasukBPJSKesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Baca Juga:Kesepakatan itu diambil dalam rapat DPR bersama sejumlah menteri membahas isu penonaktifan sejumlah kepesertaan BPJS PBI di kompleks parlemen.
"DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu tiga bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani, dan PBI-nya dibayarkan pemerintah," kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad membacakan kesimpulan rapat. ( Irwansyah )
MATATELINGA,Simalungun Kabar membanggakan hadir dari institusi Polri untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para penyandang disabil
Lifestyle
MATATELINGA,Rantauprapat Beberapa waktu terakhir ini, gas Elpiji (atau LPG, kependekan dari Liquefied Petroleum Gas), dalam tabung berisi
Ekonomi
MATATELINGA, Medan Kritik keras soal kisruh pembiayaan akomodasi peserta penyelenggaraan ASEAN U19 Boys&039 Championship 2026 di Sumater
Bola
MATATELINGA, Medan Komitmen membangun ekonomi Kota Medan yang lebih kuat dan berdaya saing menjadi pembahasan utama dalam audiensi jajaran
Ekonomi
MATATELINGA,Deli Serdang Kecepatan dan ketepatan menjadi kunci utama dalam menyelamatkan nyawa. Prinsip ini dibuktikan secara nyata oleh P
Berita Sumut
MATATELINGA, Binjai Komitmen Polres Binjai dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap
Berita Sumut
MATATELINGA, Sinalungun Merespons informasi dari masyarakat melalui media sosial terkait adanya gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah
Lifestyle
MATATELINGA, Belawan Petugas Satnarkoba Polres Pelabuhan Belawan diserang anak buah pengedar narkoba di Bagan Deli Belawan,Rabu malam (03/0
Berita Sumut
MATATELINGA, T.Tinggi Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi menegaskan komitmennya untuk memperkuat upaya keselamatan masyarakat di sejumla
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Sebagai bentuk komitmen menghadirkan pelayanan yang humanis, Kepala Rutan Kelas I Medan, Andi Surya, turun langsung meny
Berita Sumut
MATATELINGA,Deli Serdang Hujan deras yang disertai angin kencang pada Rabu (3/6/2026) malam membawa musibah bagi Ismail, warga Dusun V, Des
Berita Sumut