Kuasa Hukum Warga Parkis Surati Sat.Reskrim Polres Asahan

MATATELINGA,Asahan : Kuasahukum warga Pasar Kisaran (Parkis) surati Sat.Reskrim Polres Asahan terkait dengan terbitnya surat penetapan tiga tersangka dalam perkara pengerusakan sebagai mana dengan surat klarifikasi nomor T/1815/X/2025/Reskrim tertanggal 27 Oktober 2025 dan surat hasil perkembangan perkara atas LP/B/282/IV/2025/SPKT/Polres Asahan terkait adanya dugaan pengerusakan yang dilakukan secara bersama sama, Jum'at 31 Oktober 2025.

Kuasa hukum warga Parkis yang tergabung dalam Kantor Hukum Zulkifli,SH & Associates yang berkantor di jalan Sisingamangaraja Kisaran mengatakan, kami selaku kuasa khusus dari tiga orang yang dipersangkakan telah melakukan serangkaian tindak pidana pengerusakan terhadap suatu benda pada hari Rabu 16 April 2025 sekira pukul 11.15 Wib di jalan Imam Bonjol.

Baca Juga:

• Pengacara Bongkar Lemahnya Bukti Jaksa dalam Kasus Rahmadi: Hukum Bukan Asumsi!

Telah diadukan ke Polres Asahan, diantaranya ketiga pelaku masing masing SN (65) warga jalan Sisingamangaraja gang Pembangunan kelurahan Teladan kisaran Timur , P (45) warga jalan Hasanuddin Kisaran Timur dan OK.MR (52) warga komplek Alam Asri Tanjung Alam Sei Dadap, dan penyidik telah menetapkan sebagai tersangka pengerusakan sebagai mana yang dilaporkan , ujarnya.

Zulkifli selaku kuasa hukum para tersangka juga mengatakan penyidik di Sat.Reskrim Polres Asahan terkait dengan peristiwa ini , terkesan sangat prematur dalam menetapkan klien kami sebagai tersangka, sementara terhadap klien kami belum pernah dilakukan pemanggilan baik sebagai terlapor maupun saksi dalam perkara ini.

Zulkifli juda mengatakan klien kami memang benar pernah diundang ke Polres Asahan juga klarifikasi dan wawancara dan bukan dipanggil untuk dimintai keterangan dengan kapasitas sebagai tersangka maupun saksi, sehingga dalam peristiwa ini penyidik tidak mengedepankan azas legalitas,profesional, akuntabel,transparan atas laporan dimaksud.

Dikarenakan semua itu telah diatur dalam KUHAP pasal 112 , putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014 dan Perkap POLRI nomor 6 tahun 2019 dalam pasal 10 dan 14 dan banyak lagi hal hal yang kami anggap penetapan statusctersangka tehapa klien kami ini terkesan diskriminasi , dan dipaksakan , ungkapnya.

Pengacara Bongkar Lemahnya Bukti Jaksa dalam Kasus Rahmadi: Hukum Bukan Asumsi!

Pengamat Hukum Desak Kajatisu Periksa Kastel Batubara Soal Tak Tanggapnya Informasi Dugaan Korupsi

Andri Ridwan SH MH Raih Gelar Doktor Hukum Predikat Cumlaude

Judi Togel Merk NN Dan STM di Kecamatan Namo Rambe Kebal Hukum

Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kepala Rutan Medan Silaturahmi ke Polrestabes Medan

Sarat Rekayasa, Kuasa Hukum Minta Hakim Bebaskan Rahmadi