Aroma Kolusi Alkes Rp10 M, Pejabat RSUD Tanjungbalai Diduga 'Main Mata' dengan Modus BLUD

MATATELINGA,Tanjungbalai: Dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) alat kesehatan (Alkes) senilai Rp10 Miliar tahun Anggaran 2023 dan 2024 di RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai semakin terang. Oknum pejabat rumah sakit diduga menggunakan fleksibilitas dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai 'tameng' untuk memuluskan proses PBJ yang menyalahi prosedur.

Kejanggalan signifikan ditemukan pada paket pengadaan belanja modal dan peralatan mesin BLUD. Proses PBJ tersebut diduga telah tuntas dengan rekanan sebelum adanya pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Tanjungbalai.

Pelaksana tugas (Plt) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Tanjungbalai, Damayanti Lingga, menegaskan bahwa prinsip fleksibilitas BLUD tidak boleh mengabaikan prosedur PBJ pemerintah.

Baca Juga:

• Yayasan Markus Diduga Ilegal Sejak 2019, Mahasiswa Geruduk Disdik Sumut

Ia menjelaskan, meskipun BLUD diatur oleh Permendagri 79 Tahun 2018 yang memberikan ruang fleksibilitas pengelolaan keuangan, prosedur PBJ wajib mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni Perpres 16 Tahun 2018, yang telah diubah menjadi Perpres 12 Tahun 2021, dan diubah lagi dengan Perpres 46 Tahun 2025.

"Jika pembayaran barang dilakukan lebih dulu daripada RUP yang diumumkan secara elektronik (E-Purchasing), itu jelas menyalahi prosedur," tegas Damayanti, yang dimintai tanggapan, Kamis (1/10/2025).

Damayanti juga merinci tahapan PBJ yang seharusnya dimulai dari Pengumuman RUP secara elektronik, Pemesanan, penandatanganan kontrak, penyerahan barang (dilengkapi BAST), dan terakhir adalah pembayaran sesuai nilai kontrak.

Sebelum nya Surya Dika Darma Sitorus, Kepala Bidang Program RSUD Tanjungbalai yang juga menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengaku hanya menjalankan perintah dari atasan, dan secara tersirat, ia tidak menampik adanya praktik "main mata" di RSUD itu.

"Saya kan hanya pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Dalam pekerjaan ini masih ada atasan kita lagi. Kalau arah itu ke situ, memang (sesuai perintah)," ujar Dika saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (30/9/2025).

Dika mengatakan bahwa pengadaan yang menggunakan dana BLUD memiliki fleksibilitas. Menurutnya, hal ini memungkinkan untuk mengubah rancangan perencanaan sesuai kebutuhan dengan prinsip SITO (Situasi Mendadak/Mendesak). Oleh karena itu, pengadaan diumumkan secara keseluruhan (gelondongan). Dia mengklaim bahwa pelaksanaan tersebut dibenarkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. (Riki)

Baca Juga:

• Dibongkar Poldasu, Oknum Brimob Diduga Ikut Sindikat Pengedar Ekstasi

Yayasan Markus Diduga Ilegal Sejak 2019, Mahasiswa Geruduk Disdik Sumut

Dibongkar Poldasu, Oknum Brimob Diduga Ikut Sindikat Pengedar Ekstasi

Proyek P3-TGAI di Panyabungan Utara Diduga Asal Jadi, Camat Tak Tahu-Menahu dan Transparansi Dipertanyakan

Parkir Liar di Jalan Kartini Diduga Dibeckup Oknum DPRD, Wali Kota Diminta Evaluasi Kadis Perhubungan

Diduga Abai Tugas, Kades Malintang Jae Disorot Warga dan Diminta Bupati Madina Tegas

Tim Gabungan TNI - Polri Gerebek Diduga Gudang Pengoplosan Gas di Marelan