Demo KTMSU Di Kantor DPRD Sumut Tuntut Penyelesaian Mafia Tanah, Salah Satunya Eksekusi Tanah PB Al Washliyah

1. Selesaikan seluruh konflik agraria Sumatera Utara.

2. Gubernur Sumut harus selesaikan tanah ex HGU PTPN II seluar 5873.06ha dan distribusikan kepada rakyat yg membutuhkan

3. Bongkar seluruh bangunan dan perumahan real estate yg sudah terbangun di atas tanah eks HGU (Tanah Negara) seperti Marindal, Sentis ,Tunggurono dsb.

Baca Juga:

• Tersangka FZ, Mantan Kadis Pariwisata dan Budaya Nias Utara Serahkan Kerugian Negara Rp90 Juta ke Jaksa Penyidik

4. Usut tuntas dan tangkap pejabat negara maupun PT. Ciputra yang telah berspekulasi atau merugikan negara atas tanah seluas +- 8000ha untuk pembangunan kawasan Deli Metropolitan /Deli Megapolitan

5. Segera tetapkan tersangka atas penjualan tanah negara seluas 8000h yg dilakukan PTPN II (PTPN I Reg.I ) atau PT. NDP kepada PT. Ciputra/Citraland.

6. Stop ekseskusi yang akan dilakukan PN Lubuk Pakam terhadap lahan 32.000ha di atas tanah Eks HGU PTPN II yang diklaim milik Al Washliyah (yang tidak masuk dalam daftar matrikulasi TIM B Plus tahun 2002 ). Diduga ada rekayasa Mafia Peradilan & Mafia Tanah.

7. Tanah untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 & UU PA No.5 Tahun 1960

JMSI Sumut Gelar Musda 2 Oktober, Ketum Teguh Santosa dan Tokoh Politik Dijadwalkan Hadir

Tersangka FZ, Mantan Kadis Pariwisata dan Budaya Nias Utara Serahkan Kerugian Negara Rp90 Juta ke Jaksa Penyidik

Musprov Perbasasi Sumut 2025: M. Faisal Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua

Istri Rahmadi Desak Kapolda Sumut Bongkar Raibnya Rp11,2 Juta dan Dugaan Penganiayaan Suami

Raih Kemenangan Perdana di Championship Liga 2, Gubernur Apresiasi Daya Juang PSMS

Kajati Sumut Jalan Santai Dengan Yayasan Thongs dan Santuni Kaum Disabilitas