Polda Sumut Gagalkan Perdagangan Calon PMI Ilegal

MATATELINGA, Medan:Subdit IV Renakta Direktorat (Dit) Reskrimum Polda Sumut kembali menggagalkan perdagangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke negara Malaysia. Lima orang korban berhasil diselamatkan dari dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) lintas negara tersebut.

Kelimanya adalah, SR (20) warga Huta 1, Desa Purba Ganda, Kecamatan Pematang Bandar, OLH (26), warga Desa Pagaran Lambung V, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara dan LMS (25) warga Desa Pagaran Lambung V, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara.

Baca Juga:

• Dugaan Penculikan Seorang Pemborong Temui Titik Terang

Kemudian, NAS (25) warga Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan dan DLS (42) warga Desa Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kecamatan Pematangsiantar.

Direktur Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Ricko Taruna Mauruh menyebutkan, pengungkapan dilakukan pada 17- 18 Juli, setelah pihaknya mendapat informasi adanya dugaan TPPO ke Malaysia melalui jalur laut Dumai, Riau.

Petugas mengamankan korban dari sebuah penampungan rumah di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Kota, Pematangsiantar.

"Setelah mendapat informasi tentang tindak pidana perdagangan orang yang akan dilakukan di wilayah hukum Pematangsiantar, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan penangkapan," kata Kombes Ricko Taruna Mauruh, Senin (21/7/2025).

Dalam kasus ini, tim dipimpin Koordinator Opsnal Subdit Renakta Iptu Agus Purnomo turut menangkap seorang ibu bernama Rita Zahara (55) warga Jalan Sriwijaya, Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar.

Wanita paruh baya itu berperan sebagai agen pengiriman pekerja migran Indonesia non prosedural (ilegal) ke Malaysia.

Dari hasil penyidikan, Rita Zahara ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga:

• Bayar Rp 5 Juta , Polda Sumut Gagalkan Pengiriman 4 Calon Pekerja Migran ke Malaysia

Terungkap kelima korban akan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga (ART), cleaning service, dan admin kantor di negara Malaysia.

Mereka dijanjikan upah sebesar Rp 6,1 juta hingga Rp 6,5 juta perbulannya.

Tapi, tersangka yang merupakan agen tidak meminta biaya kepada para korban.

Tersangka justru membiayai akomodasi mulai dari tiket bus, kapal laut hingga paspor.

Sebagai gantinya, gaji ke 5 korban akan dipotong selama 3 bulan berturut-turut sebesar Rp 2,3 juta sampai Rp 2,6 juta.

"Para korban tidak diminta bayaran. Tetapi gaji korban akan dipotong 3 x setelah bekerja di Malaysia dan setiap pemotongan sebesar 600-700 Ringgit Malaysia," ungkapnya.

Sementara tersangka mengaku sudah menjadi agen pengiriman pekerja migran Indonesia secara Ilegal sejak tahun 2022, atau selepas pandemi Covid 19.

Setiap 1 orang pekerja yang berhasil diberangkatkan, tersangka mendapat keuntungan sebesar Rp 7 juta per orang.

Tersangka diduga melanggar Pasal 81 Subsider Pasal 83 undang-undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

Baca Juga:

• Tidak Ada Korelasi Penambahan Uang Deposito Terhadap Peningkatan Perlindungan PMI (Akibat dari Salah Diagnosa)

"Tersangka sudah mengirimkan PMI non Prosedural sejak tahun 2022 setelah usai Covid 19. Keuntungan tersangka setiap satu orag PMI sebesar 7 Juta per orang," pungkasnya.