"Kedua kantor tersebut sangat vital dalam sistem birokrasi pengadaan barang dan jasa. Hal ini berkaitan langsung dengan kondisi keuangan APBD Sumut. Dan sangat mungkin bukti tambahan dapat diperoleh dari kedua kantor tersebut, terlihat dari di paksanya mundur mantan Kaban BKAD Sumut, 19 Mei 2025 Rahmadhani Lubis, kata Ari Sinik
Lanjut Ari Sinik, KPK seharusnya sudah menjerat Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam pusaran kasus korupsi khusus proyek infrastruktur jalan yang dilakukan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting Cs, KPK seharusnya transparan, bukti autentik untuk menjerat Bobby Nasution itu sudah ditangan KPK, kenapa KPK masih berandai dan berputar putar, hari ini masyarakat Indonesia menunggu keberanian KPK, martabat KPK hari ini dipertaruhkan di depan publik, pungkasnya.