MATATELINGA, Sergai: PTPN IV Regional II kembali menegaskan komitmen untuk menjaga aset strategis negara dengan memulihkan bangunan dan lahan seluas 2.679 meter persegi di areal Hak Guna Usaha (HGU) Adolina, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.
Setelah 23 tahun dikuasai tanpa izin oleh restoran mewah bernisial RM ST, aset Perusahaan tersebut resmi kembali berkat penyelesaian hukum yang adil dan konstitusional.
Menurut Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional II Muhammad Ridho Nasution, keberhasilan ini bukan hanya soal pemulihan hak.
Tetapi juga bagian dari strategi PTPN IV dalam meningkatkan produktivitas aset, profesionalitas pengelolaan dan kontribusi terhadap ketahanan ekonomi nasional.
Setelah proses eksekusi tuntas, PTPN IV Regional II akan fokus pada tahap pemulihan dan optimalisasi lahan. Pengelolaan akan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan orientasi pada peningkatan produktivitas dan kontribusi langsung bagi negara dan masyarakat sekitar.
[br]
"Kembalinya aset ini akan memperkuat landasan operasional kami dalam jangka panjang. Kami melihat ini sebagai peluang besar untuk mengoptimalkan nilai guna lahan serta mendongkrak nilai tambah dari setiap meter persegi aset negara yang kami kelola," ujar Ridho didampingi Manajer Kebun dan PKS Adolina Yudhi Harri Prabowo.
Ridho mengatakan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari komitmen jangka panjang Perusahaan dalam menjaga nilai dan fungsi aset negara. Ia berharap kembalinya bangunan dan lahan seluas 2.679 meter persegi di areal HGU Adolina akan membawa dampak langsung terhadap peningkatan produksi yang menjadi tulang punggung Perusahaan.
"Kami meyakini bahwa aset negara harus dikelola dengan pendekatan bisnis yang bertanggung jawab. Dengan tata kelola yang profesional dan akuntabel, setiap aset yang kami amankan akan dikonversi menjadi kekuatan nyata untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat serta penerimaan negara," ujarnya.
[br]
Sebelumnya, pengosongan lahan dan bangunan dilakukan oleh Tim Jurusita PN Sei Rampah sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Putusan ini menegaskan bahwa perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh pengurus koperasi dengan pihak ketiga selama lebih dari dua dekade tidak sah secara hukum.
Eksekusi dilakukan dengan tertib dan disaksikan oleh berbagai pihak terkait. Proses ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3825K/Pdt/2024 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 588/Pdt/2023/PTMDN Jo Putusan PN Sei Rampah Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Srh.
"Setelah pengosongan, objek perkara kami serahkan kembali kepada PTPN IV Regional II sebagai pemilik sah. Kami mengapresiasi kerja sama semua pihak yang telah mendukung kelancaran eksekusi ini," ujar perwakilan Jurusita PN Sei Rampah Rahmad Diansyah usai membacakan berita acara eksekusi.
Awal perkara ini bermula pada 2001 silam. Saat itu, pengurus salah satu koperasi karyawan unit usaha PTPN IV (sekarang PTPN IV Regional II) memohon dukungan dari direksi untuk membuka usaha restoran di lahan seluas 2.679 meter persegi yang berada dalam area Hak Guna Usaha (HGU) Adolina.
Melalui surat permohonannya, pengurus koperasi menyampaikan niat ingin memberdayakan kembali bangunan di lahan HGU tersebut untuk dijadikan rumah makan bernama Restoran Simpang Pantai Indah yang pengelolaannya dilakukan bekerja sama dengan pengusaha profesional di bidang jasa boga.
Direksi menyetujui permohonan itu dengan maksud mendukung keberlangsungan koperasi serta kesejahteraan anggotanya yang mayoritas karyawan unit usaha PTPN IV. Namun bukannya mengusahai dan mengelola kembali, mereka justru menyewakan aset Perusahaan ke pihak lain.
Pada Januari 2002, pengurus koperasi menyewakan bangunan dan lahan kepada pengusaha restoran berinisial S selama 15 tahun, terhitung mulai 1 Januari 2001 sampai 1 Maret 2016. S sendiri merupakan pemilik restoran mewah RM ST yang memiliki sejumlah cabang di sejumlah provinsi di Indonesia. Restoran ini juga sempat membuka cabang di luar negeri.
Pada Maret 2016, pengurus koperasi dan anak kandung S yang berinisial DBS melanjutkan perjanjian sewa-menyewa selama 12 tahun, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2016 sampai 1 Maret 2028. Akibat dua perjanjian tersebut, PTPN IV mengalami kerugian materil dan immateril senilai total Rp17.603.450.000.
Pada 2023, PTPN IV Regional II melayangkan gugatan perdata melalui Jaksa Pengacara Negara ke PN Sei Rampah. Majelis hakim menyatakan perjanjian sewa-menyewa antara pihak pengurus koperasi dengan S maupun DBS tidak sah. Hakim menghukum mereka untuk menyerahkan lahan tersebut kembali kepada PTPN IV Regional II.
Upaya banding dilakukan para tergugat beserta notaris berinisial RN selaku turut tergugat ke Pengadilan Tinggi Medan. Hasilnya, majelis hakim menguatkan putusan PN Sei Rampah Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Srh. Mahkamah Agung juga menolak kasasi pihak terkait pada 2024 lalu.
“Setelah pengosongan ini, Tim Jurusita PN Sei Rampah akan mengembalikan objek perkara kepada PTPN IV selaku pemilik aset,” ujar Rahmad.
