MATATELINGA, Deli Serdang : Seorang Pimpinan Redaksi, Junaedi, kembali menjadi korban aksi arogan yang diduga dilakukan oleh oknum aparat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) I Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumatera Utara saat berada di Kantor Camat Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.
Insiden ini terjadi ketika Junaedi tengah melakukan peliputan terkait pembongkaran pagar di bibir pantai oleh oknum mafia tanah.
“Lagi liputan perintah Kadis LHK Sumut, Ibu Yuliani, terkait pembongkaran pagar di kawasan tanah negara, tadi aku dibentak-bentak sama KPH I LHK Sumut,” ungkap Junaedi Minggu 23 Februari 2025.
Menurut Junaedi, reaksi keras dari oknum tersebut muncul setelah pemberitaan berjudul Kadis LHK Sumut Perintahkan Bongkar Pagar di Kawasan Hutan Negara Pantai Labu diterbitkan. Ia juga menirukan ucapan Tanta yang terkesan menantang dirinya.
[br]
“Apa dia macam betul aja, silakan dia lapor. Mau ke Prabowo sekalipun aku enggak takut,” ujar Junaedi menirukan pernyataan oknum tersebut. Kejadian itu turut disaksikan oleh istri Junaedi.
Junaedi menambahkan bahwa dirinya hanya ingin melakukan konfirmasi demi pemberitaan yang berimbang. Ia telah menghubungi Tanta untuk meminta foto kunjungan ke lokasi, namun tidak mendapatkan tanggapan yang diharapkan.
“Entah alasan apa dia enggak senang aku konfirmasi. Yang pastinya, aku telepon dia dan meminta foto kunjungan ke lokasi untuk dikirim agar aku bisa buat berita yang berimbang. Tapi, bukan foto yang aku dapat, malah jadi macam sekarang. Dia marah dengan gaya arogan, dilihat teman-temannya di Kantor Camat sambil tertawa, mempermalukan aku,” tutur Junaedi.
Terpisah Kadis LHK Sumut Ir Yuliani Siregar saat dikonfirmasi terkait aksi arogan oknum KPH I LHK Sumut memberikan keterangan permohonan maaf dan akan membekan teguran.
Sebelumnya, Yuliani Siregar telah memerintahkan pembongkaran pagar yang dibangun tanpa izin di kawasan hutan negara. Ia menegaskan bahwa tindakan pemagaran ini melanggar hukum dan tidak bisa dibiarkan.
“Belum tentu itu dilepas, jangan seenaknya memagar wilayah hutan lindung. Meski mereka sudah mendaftar dalam Data Tenurial (Datin), bukan berarti bisa semena-mena menguasai lahan tersebut,” tegas Yuliani dalam pernyataannya kepada wartawan.
[br]
Yuliani juga telah memberikan instruksi kepada kepala bidang terkait untuk memastikan bahwa pihak yang melakukan pemagaran segera membongkar sendiri pagar tersebut. Jika mereka menolak, Dinas LHK Sumut akan mengambil tindakan lebih lanjut.
“Jika masih membandel, kami sendiri yang akan membongkar pagar itu,” ujar Yuliani.
Ia menegaskan bahwa semua pihak harus bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan ini tanpa menciptakan tuduhan sepihak. Ia juga membuka pintu bagi masyarakat yang memiliki bukti terkait dugaan pelanggaran oknum tertentu dalam kasus ini.
“Jika memang terbukti ada anggota saya yang menerima sesuatu dari pihak-pihak terkait, silakan laporkan kepada kami,” imbuhnya.
[br]
Kasus pemagaran lahan pesisir ini bukan yang pertama terjadi. Sebelumnya, kasus serupa mencuat di Tangerang, dan kini, pemagaran ilegal kembali ditemukan di pesisir Desa Regemuk. Pagar seng setinggi dua meter membentang di atas lahan seluas 48 hektare, yang seharusnya menjadi bagian dari jalur hijau hutan lindung.
Menurut informasi yang dihimpun, pemagaran ini diduga dilakukan oleh oknum pengusaha yang berupaya menguasai lahan secara ilegal. Tidak ada papan izin usaha atau bangunan resmi di lokasi. Bahkan, patok dari Dinas Kehutanan yang sebelumnya berada di area terbuka kini terkurung dalam kawasan berpagar seng.
Masyarakat setempat yang selama ini memanfaatkan lahan tersebut untuk bercocok tanam dan mencari nafkah merasa hak mereka dirampas secara sepihak. Mereka mengaku tidak berdaya karena pagar seng tersebut dijaga oleh sekelompok preman bayaran.
Kepala Desa Regemuk, Muliadi, mengecam tindakan pemagaran ilegal ini dan meminta aparat berwenang segera bertindak.
[br]
“Ini jelas pelanggaran, dan kami meminta pihak berwenang segera turun tangan,” tegas Muliadi kepada awak media.
Masyarakat Desa Regemuk berharap tindakan tegas dari instansi terkait untuk membongkar pagar seng tersebut sebelum lahan ini beralih fungsi secara ilegal. Jika dibiarkan, mereka khawatir ekosistem pesisir akan rusak dan hak-hak masyarakat semakin terpinggirkan.
Sementara itu, seorang perwakilan pihak yang mengklaim menyewa lahan, Umar, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembayaran sewa kepada seorang pengusaha bernama Albert. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak KPH I LHK Sumut, yang bertanggung jawab atas kawasan tersebut, belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan penyewaan lahan negara kepada oknum tertentu.
Dengan tindakan tegas dari Dinas LHK Sumut dan meningkatnya tekanan dari masyarakat, harapan besar tertumpu pada penyelesaian cepat kasus ini agar lingkungan tetap terjaga dan hak masyarakat tidak terabaikan. (Red)
