MATATELINGA, Humbahas :Jemsly Hutabarat, salah satu anggota pimpinan Ombudsman RI menegaskan, akan melakukan pengawasan terhadap anggaran yang bersumber APBN, APBD yang dikelola oleh negara, pemerintah, BUMN, BUMD, badan swasta atau perseorangan.
Ketegasan itu disampaikan, Jemsly dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Humbahas yang diterima Bupati Dosmar Banjarnahor, Sekdakab Tonny Sihombing staf ahli, dan sejumlah OPD, Rabu (15/3) kemarin.
Jemsly didampingi Abyadi Siregar, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut, Abyadi Siregar, Kepala Pemeriksaan Ombudsman Sumut, dan Asisten Pencegahaan Ombudsman Sumut Edward Silaban, mengatakan, bahwa sifat pengawasan anggaran yang disebutkannya itu dikarenakan sekaitan penyelenggaran pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara maupun yang lainnya.
Hal itu bertujuan, untuk menghilangkan dugaan adanya maladminitrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Agar dapat terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).
" Jadi, kita mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Humbahas dalam pelayanan publik. Dan, kita harapkan juga dengan kehadiran Ombudsman di Kabupaten Humbahas, bisa menurunkan trend naik dari beberapa maladministrasi, seperti penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan dan lainnya," katanya.
Sebelumnya, Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor mengatakan, bahwa dengan kehadiran Ombudsman di Humbahas tentu akan membawa perubahaan dalam pelayanan publik kearah yang lebih baik.
Menurutnya, pelayanan publik adalah merupakan salah satu prioritas Pemerintah Humbahas, yang salah satunya telah didirikan Mall Pelayanan Publik. Hal itu, bertujuan untuk memperlancar dan meminimalis permasalahan dalam pelayanan publik.
[br]
" MPP ini, kita harapkan akan beroperasi dimulai bulan Mei mendatang. Dengan harapan kita, Mall ini yang tergabung 24 pelayanan kepada masyarakat," jelas Bupati.
Lebih lanjut, Dosmar mengatakan, selain pelayanan publik di sektor Mall ini, Pemerintah Humbahas juga dalam pelayanan publik pada bidang kesehatan sudah memiliki 12 puskesmas, dan satu rumah sakit.
" RSUD saat ini sudah memiliki beberapa dokter spesialis dan sarana/ prasarana yang tetap ditingkatkan, bahkan sudah memiliki unit Hemodialisis," ungkapnya.
Sementara, lanjut dia dalam bidang kependudukan, Pemerintah Humbahas telah melakukan pelayanan dengan jemput bola dalam penerbitan KK, KTP, penerbitan akta lahir, dan akta nikah maupun lainnya.
" Sedangkan perizinan, pelaksanaan kepengurusan sudah dilakukan satu pintu, dan bisa secara online ataupun off line yang dipandu dan dibantu dari Dinas PMPTSP," sebut Dosmar.