Matatelinga - Medan, Terkait unjuk rasa yang dilakukan Puluhan satuan Pelajar Mahasiswa (Sapma)Pemuda Pancasila Sumatera Utara, di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat jalan Imam Bonjol Medan, mendapat tanggapan dari wakil Ketua DPRDSU dari Partai demokrasi Indonsei Perjuangan (PDIP).
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, M Affan membantah jika mereka akan
mengelar paripurna untuk penyampaikan hak interpelasi terhadap Gubernur
Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Hal ini disampaikannya saat menerima
aspirasi dari pengunjuk rasa yang meminta agar hak interpelasi yang
dilakukan oleh dewan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi para
anggota dewan.
"Hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai
hak interpelasi di dewan, jadi isu itu masih dari sebagian dewan,"
katanya, Senin (18/8/2014).
Affan menjelaskan, mekanisme untuk
pengajuan hak interpelasi atas dugaan penyelewengan dana APBD Sumut
tahun 2013 oleh Gubernur Sumatera Utara menurutnya masih sangat panjang
dan belum disepakati.
"Sekali lagi saya katakan ini msih wacana
dari sebagian dewan, dan belum pernah dibuka secara resmi, makanya
prosesnya masih panjang," ungkapnya.
Affan menyebutkan, aspirasi
para pengunjuk rasa baik dari kelompok Cipayung Plus dan Sapma PP akan
masuk dalam pertimbangan mereka dalam rapat menyepakati pengajuan
interpelasi tersebut.
(Mt)