Komisi VII DPR Minta Bupati dan Wabup Madina Bertanggung Jawab atas Tragedi SMGP

MATATELINGA, Madina - Anggota Komisi VII DPR RI, Hendrik Sitompul meminta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) untuk melindungi segala hak masyarakat desa Sibanggor terkait tragedi aparanp gas beracun H2S dari PT Sorik Mas Geothermal Powerplant (SMGP).

Hal ini diungkapkan anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Hendrik menanggapi tragedi ini yang sudah berulang kali terjadi dan selalu tidak ditemukan penyelesaiannya.

"Bupati dan Wakil Bupati mereka sebenarnya yang paling bertanggung jawab. Tragedi ini bukan sekali dua kali terjadi, berulang kali. Buat apa mereka menjadi pemimpin daerah, jika hak untuk hidup masyarakat di sana tidak mampu mereka lindungi," jelas Hendrik ketika dikonfirmasi via WhatsApp, Selasa (17/5/2022).

Hendrik menilai sikap arogansi SMGP ini sudah sangat meresahkan. Lagipula beberapa hasil investigasi dari tragedi paparan gas H2S tidak pernah dibuka secara transparan.

Bahkan, Bupati dan Wakil Bupati terkesan bersembunyi dengan segala alasan tidak memiliki kewenangan.

[br]

"Benar SMGP itu di bawah koordinasi Dirjen. Hanya saja, sebagai kepala daerah, Bupati memiliki wewenang penuh. Pemerintah daerah bisa saja mengeluarkan rekomendasi untuk menutup dan membekukan SMGP. Dirjen itu di pusat sini. Laporan yang jelas dan pasti itu dari Pemerintah daerah, jangan hanya diam dan menunggu saja. Jika tak mampu mending mundur saja," tegasnya.

Politisi Partai Demokrat ini juga menambahkan dengan diamnya Bupati dan Wakil Bupati terhadap SMGP memunculkan kesan ada permainan antara pemerintah daerah dengan perusahaan.

Bahkan dia menilai, kemungkinan adanya pembagian baik laba maupun pekerjaan dari perusahaan untuk oknum-oknum kolega baik Bupati maupun Wakil Bupati.

"Apa ada hitung-hitungan antara oknum-oknum kolega Bupati maupun Wakil Bupati. Ini perlu diselidiki. Jangan hanya ingin meraih keuntungan masyarakat dikorbankan," ungkapnya.

[br]

Pernyataan tegas dari Hendrik ini berdasarkan rilis dari SMGP terkait tragedi paparan gas H2S di Wellpad AAE yang terjadi 6 Maret 2022.

Dalam rilisnya, PT SMGP tidak mengakui adanya paparan gas H2S yang menyebabkan 58 warga Desa Sibanggor keracunan dan terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan.

Selanjutnya, pihak Pemkab Madina merekomendasikan 14 poin yang perlu dilaksanakan oleh SMGP. Namun pihak SMGP hingga Jumat, 13 Mei 2022 masih membicarakan rekomendasi tersebut.

"Terkait dengan empat belas poin rekomendasi, kami akan mempelajari dan membahasnya secara internal perusahaan. Hal ini juga mempertimbangkan compliance atau kepatuhan terhadap peraturan yang ada, dan disesuaikan dengan rencana perusahaan karena beberapa hal sudah masuk rencana SMGP. Kami berharap bahwa masyarakat juga menerima serta mendukung program yang kami rencanakan," ujar Ali Sahid, Wakil Kepala Teknik Panas Bumi SMGP.