MATATELINGA, Medan: Lembaga Adat Pak Pak Sulang Silima Marga Pardosi (LAPSSMP) atau kemudian disebut Lembaga Adat Marga Pardosi menyesalkan sikap PT Dairi Prima Mineral (DPM). Soalnya, Lembaga Adat Marga Pardosi selaku Pemegang Hak Ulayat (PHU) di Desa Pandiangan dilecehkan PT DPM dengan melakukan kegiatan di atas lahan ulayat tanpa ijin dan bermusyawarah.
Bahkan, perusahaan tambang yang mendapat ijin Kontrak Karya dari Kementrian ESDM dengan komoditas tambang jenis timbal seluas 24.636 hektar (ha) sejak 27 Juli 2018 hingga 29 Desember 2047 mulai dari Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat hingga Kota Subulussalam Aceh Selatan diduga menyepelekan Raja Adat Marga Pardosi, Hamdani Pardosi.
Setidaknya itu yang diungkapkan kuasa hukum Raja Adat Lembaga Adat Marga Pardosi, Saifuddin AW, SH, SE, MH, CLA, CPCLE saat menggelar konferensi pers Senin (1/1/2021) di Medan.
Kecurigaan itu bukan tanpa alasan kata Saifuddin AW. Terbukti dari undangan PT DPM soal sosialisasi rehabilitasi lahan di Desa Pandiangan, Kecamatan Lae Parira, Dairi pada 1 Oktober 2020 lalu. Dalam undangan sosialisasi di kantor Kepala Desa Pandiangan itu, kata Saifuddin, PT DPM malah mengundang oknum yang tidak berwenang sebagai PHU Marga Pardosi.
“Dari lembaran undangan sosialisasi PT DPM itu ada 11 pihak yang diundang, salahsatunya PHU Marga Pardosi. Tapi aneh, bukan Hamdani Pardosi selaku Raja Marga Pardosi yang diundang,” kata Saifuddin heran.
Atas sikap itu, ia menilai PT DPM telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap Tanah Ulayat Marga Pardosi di Desa Pandiangan.
Ia juga menyayangkan sikap legal PT DPM yang tidak memberikan jawaban secara jelas, tegas dan tidak beralasan hukum sekaitan somasi yang dilayangkan.
Menurutnya, tanggapan legal PT DPM atas nama Muhammad Arie Herdianto, SH soal somasi yang pihaknya layangkan tidak memahami kedudukan hukum (legal Standing) tentang penguasaan tanah ulayat di Desa Pandiangan.
Tak hanya itu, legal PT DPM juga belum menjawab substansi hukum dari somasi yang dilayangkan kuasa hukum Lembaga Adat Marga Pardosi sekaitan kegiatan mereka di Desa Pandiangan.
“Hak ulayat klien kami diakui dan dihormati oleh negara berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 3 UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, silahkan dia baca untuk dipahami,” ujar Saifuddin AW.
Menurutnya, tanggapan somasi Legal dan Permit Officer PT DPM yang menyebut Tanah Adat dan Tanah Ulayat harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Permen Agraria/Kepala BPN No 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat dan Permen ATR/BPN No 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah salah kaprah.
“Salah kaprah bila memajukan UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyoal pengakuan negara soal hak ulayat. Maka dari seperti yang saya terangkan tadi, legal and permit PT DPM tidak memahami soal hak ulayat. Hak ulayat itu ada tiga komponen pengusahaan yakni, lahan, hutan dan sumber daya alam/manusia,” kata Saifuddin.
“Dan juga harus dipahami bahwa Peraturan Menteri itu bukan suatu produk Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU RI No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan per Undang-Undangan,” terang Saifuddin AW.
“Jadi kita di sini bicara soal hak ulayat, bukan soal hutan atau kepemilikan lahan,” tambahnya lagi.
Kemudian dalam kesempatan itu, Saifuddin kembali menerangkan status kedudukan klien nya, Hamdani Pardosi, selaku Raja Adat Lembaga Adat Marga Pardosi sudah sangat jelas. Diakui oleh Pemkab Dairi dan tokoh masyarakat serta pendiri kampung (sipungkah kuta).
“Dalam hukum adat Pakpak, Hamdani Pardosi bahkan sudah diakui Raja Lembaga Adat Pakpak Sulang Silima Silima Suak, Ardin Ujung, sebagai lembaga adat Pakpak tertinggi di Dairi. Kemudian Kades Pandiangan bersama 10 tokoh masyarakat serta Sipungkah Kuta (Pendiri Kampung), mengakui klien kami Hamdani Pardosi adalah perisang isang (anak pertama). Artinya dialah Raja Adat Marga Pardosi,”sebutnya.
[br]
“Sehingga sikap PT DPM 1 Oktober kemarin mengundang oknum di Lembaga Adat Marga Pardosi selain Hamdani Pardosi adalah sebuah kesalahan,” tambahnya lagi.
Sementara itu, Manager External Relations PT DPM, Holy, yang beberapa waktu lalu dikonfirmasi wartawan membenarkan undangan PHU Marga Pardosi saat sosialisasi di Kantor Desa Pandiangan 1 Oktober 2020.
Holy berdalih, undangan kepada PHU Marga Pardosi saat sosialisasi kemarin setelah pihaknya berkoordinasi dengan Kades Pandiangan, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi.
Hal itu dilakukan Holy dengan alasan pihaknya tidak mengetahui siapa yang berwenang di Lembaga Adat Marga Pardosi.
“Kita tanya ke kepala desa siapa PHU Marga Pardosi bisa mewakili. Kemudian dia mengatakan Gabemo Pardosi dan Roi Pardosi yang bisa mewakili,” dalih Holy kala itu.
“Karena kami ini tahunya saat ini ada beberapa pihak yang mengakui-mengakui (PHU). Dan kebetulan yang kami kenal adalah Gabemo Pardosi dan Roi Pardosi,” ungkapnya lagi.
Keterangan bertolak belakang dengan pernyataan Holy datang dari Kades Pandiangan, Antonius Nainggolan.
Ia yang kala itu dikonfirmasi mengatakan tidak ada menyebut nama Gabemo Pardosi dan Roi Pardosi selaku perwakilan Lembaga Adat Marga Pardosi selaku PHU di Desa Pandiangan.
“Enggak (tidak), enggak. Orang itu (PT DPM) yang mengundang saya orang itu memakai kantor saya (Kantor Desa Pandiangan) cukup,” ujar Antonius Nainggolan kemarin.
Sementara itu, Raja Lembaga Adat Marga Pardosi, Hamdani Pardosi, mengecam sikap PT DPM yang mengundang Gabemo Pardosi dan Roi Pardosi pada 1 Oktober 2020 kemarin.
“Apa yang dilakukan PT DPM dengan mengundang Gabemo Pardosi Cs adalah tindakan yang tidak benar. Karena saya yang berwenang selaku PHU Marga Pardosi di Desa Pandiangan. Apa yang saya lihat PT DPM berusaha mengadu domba kami, Lembaga Adat Marga Pardosi,” tutur Hamdani Pardosi Jumat (1/1/2021).
Hamdani menyatakan tidak pernah menyuruh Gabemo Cs mewakilinya selaku PHU Marga Pardosi.
“Saya tidak pernah menyuruh Gabemo Pardosi dan Roi Pardosi untuk mewakili dalam undangan PT DPM 1 Oktober 2020 kemarin. Kecuali kepada bere saya yang sudah saya berikan pelimpahan kewenangan raja, kuasa lewat akta notaris,” sebutnya.
Dalam kesempatan itu ia menyebut, orang yang ia maksud telah menerima pelimpahan kuasa itu adalah Rasidin Lembeng. “Ia (Rasidin Lembeng) adalah Ketua Adat LAPSSMP. Ia merupakan bere keturunan dari leluhur Marga Pardosi,”ujar Hamdani Pardosi.
Terakhir Hamdani Hamdani Pardosi menyatakan agar PT DPM agar tidak ragu-ragu dan kesulitan untuk mencari tahu siapa orang yang berwenang selaku PHU Marga Pardosi di Desa Pandiangan.
“Saya tegaskan bahwa sudah kami limpahkan kewenangan raja kepada bere kami, Rasidin Lembeng, semua sah, legal di hadapan hukum. Rasidin merupakan orang yang bertanggungjawab dan saya percaya dia mampu untuk mengelola tanah leluhur,” cerita Hamdani Pardosi.
“Dan kenapa saya memilih dia, karena Rasidin Lembeng punya kedisplinan dan bisa dipercaya. Saya melihat dia tak ada niatan menipu apalagi ingin berbuat curang demi keuntungan pribadi,” pungkasnya.(mtc/rel)
