DPRD Medan tidak boleh memanggil paksa pejabat Pemerintah daerah, Badan Hukum dan masyarakat secara sembarangan. Pemanggilan paksa hanya bisa dilakukan dalam tahapan penyelidikan hak angket.
Berita Sumut
Terungkap di DPRD Medan, 25 Pekerja Megaproyek Podomoro City Land Tewas Akibat Kecelakaan Kerja
Berita Sumut
Panitia Khusus Pencabutan Perda Retribusi Izin Perikanan bukan menyabut secara keseluruhan. Tapi ada beberapa item yang dicabut sesuai dalam peraturan tersebut.
Berita Sumut
Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) DPRD Medan, Irsal Fikri dipercaya untuk memimpin Panitia khusus ( Pansus) Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( P-APBD) tahun 2017.
Berita Sumut
Panitia Khusus (Pansus) Laporan pertangungjawaban (LPj) DPRD Medan menyarankan agar beban hutang Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan sebesar Rp 6 Miliar dapat diputihkan. Pansus menilai ini bagian dari upaya meringankan beban dan
Berita Sumut
Panitia khusus (Pansus) LPj Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2016 melakukan rapat pembahasan LPj pelaksanaan sebesar Rp 5,38 Triliun di ruang banggar gedung dewan, Selasa (19/9/2017).
Berita Sumut
Pansus Angket menjadwalkan akan melakukan panggilan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendengar laporan fakta-fakta soal kinerja Pansus Angket selama 60 hari kerja mereka.
Berita Sumut
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo meminta maaf karena pernah mengancam akan menjerat seluruh anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK DPR RI dengan pasal menghalangi penyidikan kasus korupsi atau obstruction of justice.
Nasional
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Medan dalam Pemilihan komposisi personalia pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda) Laporan pertanggungjawaban
Berita Sumut
Pansus Hak Angket KPK DPR RI meminta pandangan sekaligus informasi mengenai penegakan hukum, khususnya bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pandangan dari tiga organisasi profesi ini kian memperkaya pandangan Pansus terhadap KPK yang diberi wewenan
Nasional