Mendorong percepatan pembangunan proyek perumahan Kota Mandiri Bekala memasuki tahap kedua, PT Nusa Dua Bekala
Berita Sumut
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Arief S Trinugroho menerima audiensi Direksi PT Propernas Nusa Dua (PND), PTPN 2 dan Bank Sumut Syariah
Berita Sumut
Listrik saat ini sudah menjadi komoditas utama yang harus ada ditengah kehidupan masyarakat.
Ekonomi
Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 16.15 WIB Personil Polsek Percut Sei Tuan menerima informasi adanya keributan warga di Jl. Kesuma Desa Sampali Kec Percut Sei Tuan, selanjutnya Personil Polsek Percut Sei Tuan dipimpin Kanit Reskrim Ipt
Berita Sumut
Pabrik pengolahan kelapa sawit milik PTPN IV Gunung Bayu diduga sengaja membiarkan limbahnya meluap dari kolam limbah keareal panen di Afdelling III Gunung Bayu yang terletak di Nagori Gunung Bayu Kecamatan Bosar Maligas kabupaten Simalungun Sumatera Uta
Berita Sumut
Hak Guna Usaha atau HGU adalah produk hukum agraria yang dikeluarkan berdasarkan faktafakta yang telah diverifikasi secara menyeluruh. Sehingga tidak mungkin ada HGU yang tumpang tindih dengan alas hak lain atau peruntukan lain.
Berita Sumut
ketua SPBUN unit basis Tinjowan,Sumino dalam sambutan singkatnya mengatakan "dengan adanya sosialisasi penertiban ternak ini kita harapkan kerjasamanya yang baik,tetap jaga ketertiban dan mari kita jalin hubungan yang harmonis antara masyrakat sekitar
Berita Sumut
Upacara peringatan hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan secara sederhana dan penuh khidmat dan sakral ini diikuti oleh seluruh Karyawan Pimpinan unit kebun Gunung Bayu,karyawan kantor sentral, Team Pengaman kebun dan perwakilan karyawan dari semua a
Berita Sumut
Komite Rakyat Bersatu yang dikoordinatori, Unggul Tampubolon, Johan Merdeka, Dan Joni Siregar juga meminta agar Gubernur Sumatera Utara membubarkan Tim Inventarisasi & Identifikasi Penanganan Permasalahan Tanah Eks HGU PTPN II yang diduga kuat sarat de
Berita Sumut
Panglima TNI mengatakan persoalan hukum paling banyak yang dihadapi TNI adalah masalah terkait dengan tanah karena secara faktual TNI menguasai tanahtanah di berbagai daerah yang sebagian memang belum disertifikatkan baik atas nama TNI maupun Kementerian
Nasional