Sabtu, 27 Juni 2026 WIB

Unjuk Rasa ke DPRK Pidie Selain Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa Juga Tuntut Ini 

- Rabu, 21 September 2022 21:36 WIB
Unjuk Rasa ke DPRK Pidie Selain Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa Juga Tuntut Ini 
Isa/matatelinga.com
Unjuk Rasa ke DPRK Pidie Selain Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa Juga Tuntut Ini , Rabu (21/09/2022)
MATATELINGA, Sigli : Ratusan mahasiswa di Kabupaten Pidie, Aceh mengenakan atribut jas almamater Unigha (Universitas Jabal Ghafur) dan Stikes (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) Nurul Islam siang tadi melancarkan aksi unjuk rasa menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, Rabu (21/09/2022).


Polisi tampak berjaga di lokasi, massa juga membawa sejumlah atribut demo seperti spanduk dan poster.

"Tolak kenaikan BBM!" demikian tertulis dalam salah satu spanduk yang dibentangkan mahasiswa.

Baca Juga:Poldasu Tetapkan Anak Bupati Labusel Sebagai Tersangka

Aksi sempat terhenti karena pengunjuk rasa tidak bersedia masuk ke dalam gedung dewan sebelum Ketua DPRK Pidie menemui mereka.

Setelah menunggu beberapa lama ketua DPRK Pidie Mahfuddin Ismail tiba dan berdialog dengan pengunjuk rasa di ruang utama sidang dewan.


Koordinator aksi, Aksal Zulkarami menyebutkan, kenaikan harga BBM mulai membawa dampak buruk di masyarakat yang dapat memicu naiknya harga barang dan kebutuhan pokok. Mereka menuntut legislatif untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat menolak kenaikan harga BBM.

Selain itu massa juga menyorot masalah penanganan stunting di Kabupaten Pidie seperti diberitakan media massa dinilai masih amburadul.

[br]

Data kasus stunting yang disampaikan Dinas Kesehatan setempat berbeda dengan yang dikeluarkan Puskesmas, sementara anggaran untuk stunting 2022 mencapai Rp 39 miliar lebih namun belum mampu menurunkan angka stunting.

Nasib tenaga bakti dan honorer juga dipertanyakan, di mana terdapat 3.000 lebih tenaga kerja yang hanya berbekal nota di Dinas Kesehatan namun dibayar dengan upah dan gaji yang tidak layak.


“Sangat miris melihat pemerintah kita, mengizinkan seseorang dipekerjakan dengan tidak layak, kami heran dewan ke mana," seru perwakilan pendemo.

[br]

Pengunjuk rasa juga mengkritik pemerintah daerah yang belum mambayar gaji 492 guru PPPK, meski sudah mulai dikontrak sejak Mei 2022.

Dengan sejumlah permasalahan tersebut, mahasiswa menilai anggota dewan gagal menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. (Isa)
Editor
: Rizky
SHARE:
 
Tags
bbmDPRKMatatelingasigliTerkiniunjuk rasa
 
Komentar
 
Berita Terbaru
 
Berita Populer
 
Opini