Sejak tahun 2016, Pemerintah Republik Indonesia, membentuk Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) sebagai badan koordinatif untuk mengembangkan kawasan pariwisata Danau Toba. Sikap ini menunjukkan, perhatian yang sangat besar dari pemerintah pusat untuk mengembangkan sektor pariwisata di Sumatera Utara. Maka itu,tentu ini harus diapresiasi positif oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara (Sumut).
Menurut hasil pengamatan selama empat tahun bekerja, BPODT yang dibentuk Presien Republik Indonesia lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2016, saat ini sedang melakukan pembangunan The Caldera Resort (TCR) di Kabupaten Toba. Saya melihat, rencana ini tentunya mendukung program nasional pemerintah Republik Indonesia yang sudah mencanangkan kawansan Danau Toba sebagai objek pariwisata nasional.
Dalam perjalanan membangun TCR, BPODT, menurut saya, masih menemukan beberapa hambatan terkait pembebasan lahan terutama di Desa Sigapiton dan Pardamean Sibisa di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba. Melalui tulisan saya ingin memotret beberapa hal terkait status Hak Penggunaan Lahan (HPL) yang sudah diserahkan kepada BPODT.
Pertama, terkait Sertifikat Hak Pengelolaan dan Peta Lokasi Lahan Zona Otoritatif BPODT, penelusuran saya menunjukkan bahwa, BPODT sudah mendapatkan landasan dalam Perpres No. 49 Tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Parawisata Danau Toba. Hak Pengelolaan dan Peta Lokasi lahan yang diberikan kepada BPODT telah ditetapkan dalam Pasal 2 (2) dari Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2016: (2) Cakupan Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimanadimaksud pada ayat (1) termasuk kawasan seluas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar, yang akan diberikan hak pengelolaannya kepada Badan Otorita Danau Toba yang digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Kedua, Lahan Zona Otoritatif BPODT adalah kawasan hutan lindung yang sudah melalui proses perubahan peruntukan dan fungsi dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini diperkuat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018. Maka sejak 7 Juni 2018, BPODT berhak untuk: a. Berada, menempati dan mengelola serta melakukan kegiatan Pengembangan Wilayah Kawasan Parawisata Danau Toba; b. Memanfaatkan hasil kegiatan sehubungan dengan kegiatan Pengembangan Wilayah Kawasan Parawisata Danau Toba; c. Melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan atau Dana Reboisasi (DR) sesuai dengan ketentuan yang berlakupada areal pelepasan kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang telah ditetapkan batas arealnya.
Dan ketiga, Lahan Zona Otoritatif BPODT seluas 386,72 hektar berdasarkan Peta Hasil Penataan Batas Kawasan Hutan yang dapat dikonversikan telah diberikan Sertifikat Hak Pengelolaan atas nama BPODT. Hal ini sesuai dengan Lampiran Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perpres Nomor 49 Tahun 2016, bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melepaskan kawasan hutan negara di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba seluas 386,72 hektar kepada BPODT untuk dikembangkan menjadi Kawasan Parawisata. Atas aturan-aturan diatas kemudian, saya mencermati, BPODT melakukan berbagai aktivitas.
GANTI UNTUNG
Sejak tahun 2019, saya melihat, BPODT telah melakukan upaya-upaya penanganan dampak sosial kemasyarakatan di Lahan Zona Otoritatif. Tahun 2019 lalu, BPODT sudah menyalurkan dana sebesar Rp. 25.282.147.000,-, yang diberikan kepada 206 orang untuk 255 bidang lahan yang dikuasai oleh masyarakat. Dana ini dikeluarkan atas dasar hukum: 1) Perpres No. 62/2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional; 2) PermenATR/BPN No. 06/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 62 Thn 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional; 3) SK Gubernur Sumut No. 188.44/172/KPTS/2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Bupati Toba Samosir Dalam Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Terletak Di Lahan Zona Otorita Danau Toba Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara; 4) SK Bupati Toba No. 109/2020 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan di Lahan Zona Otorita Danau Toba Tahun 2020; 5) SK Bupati Toba No. 415/2020 tentang Penetapan Nama dan Besaran Uang Santunan Bagi Masyarakat Yang Menerima Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan Pada Lahan Zona Otorita Danau Toba Seluas 279 Hektar di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba
Tim Terpadu yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Toba juga bekerja melakukan identifikasi, inventarisasi, verifikasi dan validasi untuk bidang tanah yang dikuasai masyarakat dan memberikan rekomendasi obyek yang diberikan santunan di atas Lahan Zona Otorita Tahap I seluas 279 Ha berupa:
a. Tanaman Tegakan di areal Hutan Kemasyarakatan Sibisa sebanyak 177 Bidang Lahan; b. Tanaman Tegakan di luar areal Hutan Kemasyarakatan Sibisa sebanyak 83 Bidang Lahan; c. Bangunan sebanyak 28 Unit; d. Usaha Penangkaran Lebah sebanyak 1 orang; dan e. Makam (Kuburan) sebanyak 2 bidang
Dalam melakukan pendataan terhadap dampak sosial kemasyarakatan, terutama terhadap bangunan yang usianya kurang dari 10 tahun, legal opini dari Kejaksanaan Negeri Toba dan Laporan Hasil Reviu BPKP Provinsi Sumatera Utara, menyebutkan hanya obyek tanaman tegakan dan usaha penangkaran Lebah yang disetujui untuk diberikan santunan. Sedangkan obyek bangunan yang usianya kurang dari 10 tahun tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan santunan dan obyek makam (kuburan) akan diberikan opsi relokasi dari Lahan Zona Otorita BPODT.
Upaya BPODT yang ingin membangun kawasan pariwisata Danau Toba, saat ini masih terhambat dengan berdirinya 26 bangunan tidak berizin di lahan milik negara. Berbagai upaya sudah dilakukan BPODT secara persuasif untuk meminta warga membongkar sendiri bangunan tersebut. Terakhir, pada Rabu, 26 Agustus 2020, BPODT mengadakan musyawarah dengan warga masyarakat yang menduduki bangunan tidak berizin, difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Toba. Hadir dalam pertemuan tersebut, pihak kepolisian, TNI dan Pengadilan Negeri Balige. Dalam musyawarah itu, BPODT kembali memberikan penawaran secara persuasif kepada warga untuk membersihkan sendiri bangunan tidak berizin dengan kompensasi sebesar Rp 5 juta untuk bangunan non permanen, dan Rp 20 juta untuk bangunan permanen. Namun, niat baik BPODT ini masih tetap ditolak oleh warga yang menduduki bangunan tidak berizin tersebut.
Saya melihat, musyawarah yang dilakukan BPODT tertanggal 26 Agustus 2020 itu merupakan perjalanan panjang dari upaya yang telah dilakukan secara persuasif. BPODT bahkan sudah mengirimkan surat pemberitahuan ketiga tertanggal 11 Agustus 2020 kepada 26 Pemilik Rumah di Lahan Milik Negara untuk segera mengosongkan dan membersihkan bangunan selambat-lambatnya tanggal 21 Agustus 2020. Surat pemberitahuan ketiga ini merupakan kelanjutan dari surat BPODT tertanggal 6 Mei 2019 dan 10 Juni 2019.
Atas uraian diatas, saya menyampaikan rasa hormat pada BPODT dan ingin menyerukan dengan kerendahan hati serta memohon keikhlasan warga yang masih menduduki bangunan tidak berizin di lahan milik negara, untuk segera membersihkannya. Sungguh, tidak ada maksud sedikit pun, menurut saya, bahwa BPODT akan melakukan tindakan sewenang-wenang atas hak warga negara. Semua ini tentu dilakukan BPODT untuk mempercepat dan mewujudkan kawasan Danau Toba sebagai kawasan pariwisata bertaraf internasional seperti Nusa Dua Bali. Dan itu, tentunya harus mendapat dukungan dari semua warga Sumut.
Aulia Andri, Pemerhati Pariwisata Danau Toba
