MATATELINGA, Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyindir keberadaan Presiden Joko Widodo di Istora Gelora Bung Karno, Rabu (22/8) malam, menyaksikan laga final Asian Games cabang bulutangkis beregu putra. Dalam akun twitternya Fadli menyatakan Jokowi tak semestinya berada di Senayan.
"Waktu Presiden sebaiknya banyak di Lombok, di sana banyak yang perlu bantuan dan perhatian. Kalau atlet sudah banyak yang dukung, serahkan saja pada Menpora," kicau Fadli.
Presiden Jokowi memang tampak hadir memberikan dukungan langsung saat tim bulutangkis beregu putra Indonesia menghadapi China di partai final, kemarin malam.
Jokowi hadir bersama ibu negara Iriana Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam sekaligus Ketua PBSI Wiranto, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.
Tak hanya menyaksikan pertandingan, Jokowi juga menyempatkan diri menjenguk tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, yang mengalami cedera cukup parah saat dikalahkan Shi Yuqi pada partai pertama.
Dalam laga tersebut Indonesia kalah dengan skor 1-3 setelah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto mengalami takluk 18-21, 21-17, dan 21-18 dari Liu Cheng/Zhang Nan di partai keempat.
Sebelumnya, Jokowi dalam akun instagramnya mengklaim dirinya mengikuti perkembangan penanganan dampak gempa di Lombok setiap menit. "Informasi soal gempa bumi yang untuk kesekian kalinya mengguncang daerah itu juga sudah saya terima," kata Jokowi.
Menurutnya, yang paling penting saat ini adalah penanganan langsung di lapangan dan dukungan dari pemerintah pusat secara total kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan masyarakat.
Jokowi mengatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama beberapa menteri telah tiba di Lombok untuk meninjau dan melakukan koordinasi mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
"Sejak gempa pertama melanda Lombok, saya sendiri sudah dua kali ke Lombok untuk memimpin langsung jalannya penanganan bagi para korban. Dalam waktu dekat saya juga masih akan datang berkunjung," katanya.
"Sementara di Jakarta, pemerintah tengah menyusun Instruksi Presiden tentang penanganan bencana Lombok," kata Jokowi lagi.
Sementara itu kondisi Lombok, Nusa Tenggara Barat, sampai saat ini masih dalam proses tanggap darurat pasca serangkaian gempa bumi yang mengguncang wilayah tersebut.
Rangkaian gempa di Lombok terjadi pertama kali pada 29 Juli dengan kekuatan 6,4 magnitudo, disusulan gempa magnitudo 7 pada 5 Agustus, lalu gempa magnitudo 6,5 dan 6,9 pada 19 Agustus.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 515 orang tewas dan jumlah pengungsi sekitar 431.416 orang, per Selasa (21/8).
Rangkaian gempa tersebut dan jumlah korban yang terus bertambah membuat DPRD Provinsi NTB mengirim surat kepada Jokowi agar menetapkan status bencana nasional atas Lombok.
Status bencana nasional ini juga menjadi perdebatan di kalangan politikus. Sejumlah tokoh oposisi telah mendesak Jokowi menetapkan gempa Lombok sebagai bencana nasional. Alasan mereka agar penyaluran bantuan dan penanganan pascagempa bisa lebih maksimal.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan status bencana nasional belum diperlukan. Meski demikian pemerintah menjamin bahwa penanganan gempa Lombok dilakukan dengan mengerahkan semua potensi nasional.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menilai wacana penetapan bencana nasional gempa Lombok cenderung dipolitisasi.
"Jangan menggembar-gemborkan, artinya sekarang kalau pemerintah pusat kan sanggup mudah menangani, Presiden sudah berkomitmen penanganannya akan total, jangan kemudian dipolitisasi," kata Sutopo di Graha BNPB, Jakarta.
