Rabu, 15 Juli 2026 WIB
Polemik Freeport

Jangan Berlarut-larut, Kisruh Freeport Harus Cepat Reda

Admin - Selasa, 15 Desember 2015 14:43 WIB
Jangan Berlarut-larut, Kisruh Freeport Harus Cepat Reda
google
Ilustrasi

Matatelinga.com, Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengatakan, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan bahwa urusan PT Freeport Indonesia akan bisa reda, dan tidak ingin masyarakat dan pihak-pihak lain berpolemik soal perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu.

Hal itu disampaikan Tetetn, saat disinggung menenai hadirnya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Luhut Bisar Panjaitan yang telah memberikan kesaksian disidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, pada Senin, 14 Desember.

"Presiden sudah menegaskan bahwa urusan Freeport ini semua cooling down lah, jadi supaya ada satu suara," ujar Teten saat dikonfirmasi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Selasa (15/12/2015).

Karena itu, mantan aktivis anti korupsi itu menegaskan masalah perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia sampai sekarang tidak pernah dibicarakan oleh Presiden Jokowi dengan pihak-pihak yang lain termasuk dengan para pembantunya.

"Masalah perpanjangan atau tidak diperpanjang, itu akan dibicarakan pada 2019, dua tahun sebelum berakhir sebagaimana diatur dalam peratuan UU. Ini yang dipegang oleh Presiden," terangnya.

"Presiden memang bertemu dengan pimpinan Freeport, tapi memang yang dibicarakan adalah kewajiban-kewajiban atau komitmen dari Freeport terhadap pemerintah Indonesia yang menyangkut beberapa hal,"tambahnya. Dilansir laman okezone.com

Komitmen yang dimaksudnya adalah pembangunan smelter, pembangunan Papua, divestasi, dan royalti.

Selain itu, terkait persidangan MKD DPR dikatakan pria asal Garut, Jawa Barat ini, Presiden Jokowi sebelumnya sudah menegaskan agar MKD DPR dapat melihat fakta-fakta yang ada selama ini.

"Saya kira kalau lihat dari pesan Presiden (Jokowi) tadi yang sangat pendek, kita tahu bahwa Presiden sangat berharap pada putusan yang fair (adil). Bahasa Presiden kan lihat fakta, jangan mengingkari atau kehendak publik, dengarkan suara publik, dengarkan suara rakyat," pungkasnya.



(Fit)

SHARE:
 
Tags
 
Komentar
 
Berita Terbaru