Komisi VII DPR Terus Desak Siapa Pencatut Nama Jokowi Agar Bisa Diproses Hukum

Matatelinga.com, Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mendesak dan mendukung agar elite partai politik yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait kasus perpanjangan kontrak Freeport dibawa ke ranah hukum.

"Kalau ternyata pernyataan Menteri ESDM tentang adanya politisi yang meminta saham gratis dari Freeport sebagai imbalan perpanjangan Kontrak Karya ternyata benar, maka ini harus dibongkar tuntas dan dibawa ke ranah hukum, agar ada efek jera," kata Kurtubi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, (14/11/2015) kemarin.

Menurut Politisi Partai Nasdem ini, jika hal semacam ini dibiarkan, ke depan hal serupa akan terus terjadi.

Sebab saat ini banyak sekali blok-blok tambang dan migas yang akan segera habis kontraknya.

Baginya, praktik semacam ini adalah ancaman karena akan terjadi pengisapan terhadap aset negara.

"Oleh karena itu, Komisi VII khususnya Fraksi Nasdem mendukung penuh upaya Pemerintah utk membersihkan pemburu rente di sektor Pertambangan nasional," tegas Kurtubi.

Kemarin, Sudirman mengatakan bahwa politisi yang dimaksud itu adalah seorang anggota parlemen.

Ia akan berkonsultasi dengan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam upaya membongkar masalah ini. Demikian dilansir laman kompas.com, Minggu (15/11/2015)


(Fit)