Matatelinga.com, Kegaduhan politik di Kabinet Kerja harus menjadi koreksi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Terlebih kegaduhan terjadi saat presiden asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu baru saja merombak kabinetnya.
Direktur Survei dan Polling Indonesia, Igor Dirgantara mengatakan, kegaduhan yang terjadi saat ini menunjukkan kalau Presiden Jokowi tak merombak kabinetnya dengan baik. Dirinya pun menilai layak bagi Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle jilid II.
“Reshuflle jilid ke-II layak dilakukan nantinya dan diprediksi akan menyasar kepada kementerian-kementerian teknis, plus Kejagung atau Kabareskrim yang sering menimbulkan kegaduhan politik di masyarakat,” ujarnya
Igor menegaskan, kalau maksud Presiden Jokowi merombak kabinetnya untuk fokus memulihkan perekonomian Indonesia yang tengah lesu, kenapa stabilitas dan kerukunan politik justru tidak dijaga oleh kementerian teknis terkait.
“Lalu bagaimana dengan sinyalemen pelemahan KPK yang justru memburuk sekarang ini dibandingkan periode pemerintahan sebelumnnya. Lalu kemana janji-janji kampanye-nya yang dulu banyak memberikan harapan pada wong cilik?,” ujarnya.
Apalagi, sambung Igor, reshuffle jilid I yang dilakukan Presiden Jokowi terlihat hanya ingin memperbaiki hubungan Istana dengan PDIP. Terbukti dengan masuknya Pramono Anung dan Thomas Lembong di lingkaran Istana.
“Hal ini mengindikasikan lampu merah bagi menteri yang berasal dari KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan non-PDIP. Ya, aroma kompromi dan tekanan politik kuat terasa di-reshuffle jilid pertama kemarin,” tuturnya. Seperti dilansir laman okezone.com, Kamis (20/8/2015)
Diketahui, usai Presiden Jokowi merombak “pembantunya” justru terjadi kegaduhan politik, salah satunya pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang menantang Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berdebat di depan publik terkait berbagai kebijakan pemerintah.
(Fit)