Fadli Zon Nilai Menkum HAM Sering Buat Gaduh Jadi Harus Di Reshuffle

"Dalam rangka konsultasi dengan hasil Panja Komisi II terkait dengan partai-partai berselisih, siapa yang akan dicalonkan dalam Pilkada. Saya kira ini belum ada satu titik temu," kata Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, di Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (4/5/2015).

Fadli menjelaskan, berdasarkan putusan KPU semua yang mencalon sebagai kepala daerah harusnya berasal dari partai politik yang kepengurusannya disahkan di pengadilan. Sedangkan untuk dua partai tersebut, kata Fadli, keputusan Menkum HAM, Yasonna Laoly, yang melegalkan kubu Agung Laksono di Golkar, dan kubu Rohmahurmuzy di PPP, di nilai melanggar aturan yang ada.

"KPU dalam memutuskan partai politik yang mengajukan pasangan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota adalah kepengurusan politik yang telah ditetapkan pengadilan yang sudah ada sebelum pendaftaran calon," tuturnya.

"Dan keputusan Menkum HAM itu keputusan bermasalah, harus dari keputusan pengadilan yang ada dan tersedia sebelum pendaftaran," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, dia juga menilai, buruknya kinerja Menteri Yasonna sejak memimpin, salah satunya soal dua dualisme yang terjadi di tubuh Golkar dan PPP. Karena itulah, dia mengusulkan pada Presiden Joko Widodo untuk me-reshuffle Yasonna yang dianggap kerja kurang maksimal.

"Pak Jokowi segeralah mengganti Pak Menkum HAM ini tidak bisa kerja, terlalu banyak menimbulkan kegaduhan, urusan legislasi juga banyak terpending karena Menkumham ini," tutupnya.

Seperti diketahui, proses pendaftaran calon kepala daerah dari partai politik ke KPU akan dimulai pada 26 Juli nanti. Sementara dualisme kepengurusan Golkar dan PPP masih terjadi.

Komisi II DPR sudah memberikan rekomendasi untuk KPU menentukan kepengurusan siapa yang paling berhak ikut pilkada. Pertama putusan Menkum HAM, jika masih bersengketa maka harus menunggu putusan in kracht pengadilan. Kedua jalan islah untuk partai yang bersengketa. Namun jika islah tidak juga ditemukan, maka rekomendasi terakhir yakni putusan terakhir pengadilan jika tahapan pilkada sudah dimulai namun belum ada putusan yang in kracht.

Keputusan ini rencananya bakal diambil siang ini. Usai pimpinan DPR, Komisi II DPR, Mendagri dan KPU rapat di gedung DPR. Demikian dikutip laman merdeka.com, Senin (4/5/2015)

 

(Fit)