DPR Tak Lagi Perlihatkan Keterbukaan Pada Publik Dalam Buat Kebijakan

Matatelinga.com, Aktivis Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHRC) Ridwan Darmawan berpendapat, anggota DPR RI saat ini lebih mementingkan kepentingan daripada kinerja dan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat. Hal ini menunjukkan betapa kesenjangan antara wakil rakyat dan rakyat semakin jauh.

"Saat ini kepentingan jadi nomor satu, sayangnya itu bukan kepentingan bangsa dan negara, tapi untuk pribadi mereka," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Ridwan menjelaskan, saat ini anggota DPR tidak lagi memperhatikan keterbukaan publik dalam membuat kebijakan. Dia pun mencontohkan penyampaian rencana pembangunan gedung baru yang disebut masuk dalam APBN-P 2015 yang terbukti fiktif.

"Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 harusnya jadi Undang-Undang tolak ukur dalam keterbukaan pembentukan Undang-Undang lain. Nah, ini perubahan APBN 2015 tidak terbuka, menurut saya Undang-Undang APBN jadi lex specialis daripada Undang-Undang yang lain," lanjutnya.

Melihat fakta tersebut, Ridwan mengaku akan mengajukan uji formil Undang-Undang tersebut untuk meningkatkan keterbukaan informasi bagi anggota dewan yang terhormat.

"Jadi, kami berencana membawa itu ke MK untuk diuji formil, kita harus sadar saat ini bangsa kita butuh transparansi DPR," tutupnya. Demikian dikutip laman okezone.com, Selasa (28/4/2015)

 

(Fit)