Tersandung Isu Video Porno, Caleg Perempuan Irak Mundur

MATATELINGA, Irak: Seorang calon anggota legislatif mundur dari upayanya merebut kursi di Parlemen Irak, di tengah skandal video seks yang menyebar viral.

Intidhar Ahmed Jassim tetap mengundurkan diri meski telah menyebut video tersebut palsu. Perempuan tersebut sebelumnya merupakan kandidat dari koalisi politik Perdana Menteri Haider al-Abadi.

Diberitakan CNN pada Sabtu (21/4), sebuah video berdurasi tiga menit muncul Rabu lalu di media sosial, menunjukkan seorang perempuan dan laki-laki tengah berhubungan intim.


Penampilan, suara dan apa yang dikatakan si perempuan tentang dirinya sendiri membuat publik menyangka dia adalah Jassim.

Profesor di al-Mustansiriya University di Baghdad dengan gelar PhD di bidang ekonomi dan administrasi langsung mengecam video itu, menyebutnya "palsu" dan "di-photoshop."

"Saya sedih atas negara hebat yang percaya pemalsuan busuk politikus, mengincar reputasi saya dan mempublikasi video palsu," ujarnya.

"Semua tahu keluarga saya dan tahu suami saya Dr Saad Salih al-Hamdani, profesor di Dijla University" di Baghdad, kata Jassim. "Saya putri negara anda, profesor Intidhar Ahmed Jassim. Mohon, jangan dengarkan rumor."

Namun, dalam hitungan jam dari komentarnya yang dilontarkan pada Kamis, dia mengajukan pengunduran dirinya kepada Komisi Pemilihan Umum Irak dan mundur dari Koalisi Juara.

Hussein al-Adily, juru bicara koalisi, mengatakan pengunduran dirinya diterima dan koalisi sudah menarik pencalonan Jassim.

Belum jelas apakah Jassim ditekan untuk mengundurkan diri, tapi ada sejumlah laporan bahwa para caleg perempuan dilecehkan di media sosial setelah masa kampanye dimulai pekan lalu.

Dalam pernyataan pengunduran dirinya, Jassim menegaskan ia tidak mencari posisi atau uang dan pengabdian pada negara adalah sesuatu yang penting baginya.

"Jabatan terbesar saya adalah sebagai perempuan asli Irak," kata Jassim.

Al-Adily tidak mau berbicara soal dugaan video seks tersebut maupun menjelaskan lebih jauh karena isu itu sensitif.

Konstitusi Irak mewajibkan setidaknya seperempat dari 329 kursi anggota Dewan Perwakilan diisi oleh perempuan. Pemilu parlementer dijadwalkan digelar pada 12 Mei. (aal)