Tanpa Kongres, Trump Loloskan Penjualan Senjata USD 8,6 Miliar ke Timur Tengah

MATATELINGA, Washington:Penjualan senjata militer senilai lebih dari USD 8,6 miliar atau sekitar Rp 148,78 triliun (kurs Rp 17.300 per dolar AS) kepada sekutu di Timur Tengah, yakni Israel, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab, disetujui oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tanpa Kongres.
Pengumuman dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Jumat itu muncul ketika perang AS dan Israel melawan Iran memasuki pekan kesembilan sejak dimulai, serta lebih dari tiga pekan sejak gencatan senjata rapuh mulai berlaku,dikutip Reuters, Minggu (3/5/2026),.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menetapkan adanya kondisi darurat yang membutuhkan penjualan segera ke negara-negara tersebut, sekaligus mengabaikan persyaratan peninjauan Kongres.
Dalam pengumuman itu, AS menyetujui penjualan layanan pengisian ulang sistem pertahanan udara dan rudal Patriot ke Qatar senilai USD 4,01 miliar, serta sistem Advanced Precision Kill Weapon Systems (APKWS) senilai USD 992,4 juta.
AS juga menyetujui penjualan sistem komando tempur terintegrasi ke Kuwait senilai USD 2,5 miliar, serta APKWS ke Israel senilai USD 992,4 juta. Selain itu, penjualan APKWS ke Uni Emirat Arab disetujui senilai USD 147,6 juta.
AS dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari. Iran kemudian membalas dengan serangan ke Israel dan negara-negara Teluk yang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS. Serangan AS-Israel ke Iran serta serangan Israel di Lebanon telah menewaskan ribuan orang dan menyebabkan jutaan lainnya mengungsi.
Departemen Luar Negeri menyebut kontraktor utama untuk penjualan APKWS ke Qatar, Israel, dan UEA adalah BAE Systems.
Sementara RTX dan Lockheed Martin menjadi kontraktor utama dalam penjualan sistem komando tempur terintegrasi ke Kuwait serta pengisian ulang sistem Patriot ke Qatar. Northrop Grumman juga terlibat sebagai kontraktor utama dalam penjualan ke Kuwait.
Selama bertahun-tahun, Washington menghadapi sorotan atas hubungan militernya dengan Kuwait, UEA, dan Qatar terkait catatan hak asasi manusia di negara-negara tersebut. Para aktivis menilai terdapat pembatasan dan dugaan pelanggaran terhadap kelompok minoritas, jurnalis, suara oposisi, komunitas LGBT, serta pekerja.

Dua wanita Stafsus dilrangan Israel Masuk Dalam Ruangan sidang

Apa Benar Jerman Deklarasikan Perang Lawan Amerika Serikat

Genjatan Senjata, ISIS dan Taliban Bersatu Lawan Pasukan Afghanistan

Korsel dan AS Siap Kerahkan Sistem Pertahanan Misil

Rusia Siagakan Radar Canggih

Genjatan Senjata Kelompok Abu Sayyaf, 18 Tentara Fhilipina Tewas