MATATELINGA, Washington: Pemerintahan Biden mengatakan pada hari Jumat bahwa penggunaan senjata yang disediakan oleh AS di Gaza oleh Israel kemungkinan besar melanggar hukum kemanusiaan internasional, tetapi kondisi masa perang menghalangi para pejabat AS untuk menentukan hal tersebut secara pasti dalam serangan udara tertentu.
Temuan bukti yang "masuk akal" untuk menyimpulkan bahwa sekutu AS tersebut telah melanggar hukum internasional yang melindungi warga sipil dalam cara mereka melakukan perang melawan Hamas adalah pernyataan terkuat yang pernah dibuat oleh pemerintahan Biden mengenai masalah tersebut.
Hal ini dirilis dalam ringkasan laporan yang disampaikan ke Kongres pada hari Jumat (10/5/2023).
Namun peringatan bahwa pemerintah tidak dapat menghubungkan senjata spesifik AS dengan serangan individu oleh pasukan Israel di Gaza dapat memberikan kelonggaran bagi pemerintah dalam mengambil keputusan di masa depan mengenai apakah akan membatasi penyediaan senjata ofensif kepada Israel.
Penilaian pertama ini, yang dipaksakan oleh rekan-rekan Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat di Kongres, dilakukan setelah tujuh bulan serangan udara, pertempuran darat, dan pembatasan bantuan yang telah merenggut nyawa hampir 35.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak.
Meskipun para pejabat AS tidak dapat mengumpulkan semua informasi yang mereka butuhkan mengenai serangan tertentu, laporan tersebut mengatakan bahwa mengingat "ketergantungan besar" Israel pada senjata buatan AS, maka "masuk akal untuk menilai" bahwa senjata tersebut telah digunakan oleh pasukan keamanan Israel dalam beberapa kasus.
"tidak konsisten" dengan kewajibannya berdasarkan hukum humaniter internasional “atau dengan praktik terbaik untuk memitigasi kerugian sipil.”
Militer Israel mempunyai pengalaman, teknologi dan pengetahuan untuk meminimalkan kerugian terhadap warga sipil, namun “akibat di lapangan, termasuk tingginya jumlah korban sipil, menimbulkan pertanyaan besar mengenai apakah IDF menggunakan mereka secara efektif dalam semua kasus,” kata laporan.
Kelompok hak asasi manusia internasional dan tinjauan oleh panel tidak resmi yang terdiri dari mantan pejabat negara dan militer, pakar akademis, dan lainnya telah menunjuk pada lebih dari selusin serangan udara Israel yang menurut mereka terdapat bukti yang dapat dipercaya mengenai pelanggaran hukum perang dan hukum kemanusiaan.
[br]
Sasarannya mencakup konvoi bantuan, pekerja medis, rumah sakit, jurnalis, sekolah dan pusat pengungsi serta lokasi lain yang memiliki perlindungan luas berdasarkan hukum internasional.
Mereka berpendapat bahwa jumlah korban sipil dalam banyak serangan di Gaza seperti serangan pada 31 Oktober di sebuah gedung apartemen yang dilaporkan telah menewaskan 106 warga sipil " tidak sebanding dengan nilai sasaran militer mana pun.
Israel mengatakan mereka mengikuti semua hukum AS dan internasional, bahwa mereka menyelidiki tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan keamanannya dan bahwa kampanye mereka di Gaza sebanding dengan ancaman nyata yang ditimbulkan oleh Hamas.
Anggota Parlemen Michael McCaul, ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR dari Partai Republik, mengatakan peninjauan tersebut “hanya berkontribusi pada sentimen anti-Israel yang bermotif politik” dan seharusnya tidak pernah dilakukan.
"Sekarang adalah waktunya untuk mendukung sekutu kami Israel dan memastikan mereka memiliki peralatan yang mereka butuhkan," katanya dalam sebuah pernyataan.
Namun Senator Chris Van Hollen, anggota Partai Demokrat dari Maryland yang memimpin upaya di Kongres, mengatakan kepada wartawan bahwa meskipun pemerintah telah mencapai kesimpulan umum, "mereka menghindari tekad dalam kasus-kasus sulit. Kasus-kasus yang tidak nyaman secara politik.”
AS "memperlakukan pemerintah Israel di atas hukum," kata Amanda Klasing dari kelompok hak asasi manusia Amnesty International USA dalam sebuah pernyataan.
[br]
Biden telah berusaha memberikan dukungan yang lebih baik terhadap perang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melawan Hamas. Pemimpin AS ini menjadi sasaran kebencian yang semakin besar di dalam dan luar negeri atas melonjaknya angka kematian warga Palestina dan timbulnya kelaparan, yang sebagian besar disebabkan oleh pembatasan Israel terhadap pergerakan makanan dan bantuan ke Gaza.
Ketegangan semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir dengan janji Netanyahu untuk memperluas serangan militer Israel di kota Rafah di selatan yang padat penduduk, meskipun ada tentangan keras dari Biden.
Biden, pada bulan-bulan terakhir kampanye pemilihannya kembali yang sulit melawan Donald Trump, menghadapi tuntutan dari banyak anggota Partai Demokrat agar ia menghentikan aliran senjata ofensif ke Israel dan kecaman dari Partai Republik yang menuduhnya ragu-ragu dalam memberikan dukungan kepada Israel pada saat dibutuhkan.
Pemerintahan Partai Demokrat mengambil salah satu langkah pertama untuk mengkondisikan bantuan militer ke Israel dalam beberapa hari terakhir ketika mereka menghentikan pengiriman 3.500 bom karena khawatir atas ancaman serangan Israel di Rafah, sebuah kota di selatan yang dipenuhi lebih dari satu juta warga Palestina, kata seorang pejabat senior pemerintahan.
