Freeport Diminta Segera Laporkan Perjanjian Kerja ke Disnaker

Matatelinga.com, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika, Papua, meminta PT Freeport Indonesia melaporkan hasil perundingan untuk pembaharuan perjanjian kerja bersama (PKB) dengan pihak serikat pekerja perusahaan itu.

Kepala Disnakertrans dan PR Mimika Dionisius Mameyau mengatakan, manajemen PT Freeport Indonesia dengan pihak serikat pekerja telah menggelar perundingan untuk pembaharuan PKB periode 2015--2016 sejak empat bulan lalu. Namun, hingga kini perundingan tersebut belum juga selesai.

Disnakertrans dan PR Mimika telah menyurati manajemen PT Freeport untuk menanyakan sejauh mana perkembangan perundingan PKB tersebut dan sejumlah hambatan yang dihadapi kedua belah pihak.

"Kami sudah mengirim surat ke Freeport dari dua pekan lalu, tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan. Kami tidak tahu apa kendala yang dihadapi sehingga sampai sekarang PKB periode 2015--2016 belum juga ditandatangani," kata Dionisius.

Dia menjelaskan bahwa PKB antara manajemen PT Freeport dan pihak serikat pekerja perusahaan itu untuk periode 2014--2015 sudah berakhir masa berlakunya sejak 30 September 2015.

Jika perundingan pembaharuan PKB PT Freeport mengalami "deadlock", menurut dia, PT Freeport menggunakan kembali PKB periode 2014-2015.

"Kami masih menunggu PT Freeport segera melaporkan ke Disnakertrans dan PR Mimika menyangkut keterlambatan penandatanganan PKB ini," ujarnya. Dilansir laman okezone.com

Dionisius menyebutkan sekitar 80 persen perusahaan kontraktor dan privatisasi yang berada di bawah naungan PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, kini tengah menyelesaikan perundingan pembaharuan PKB.

Hingga kini, baru satu perusahaan kontraktor Freeport, yakni PT Pangansari Utama yang sudah menyelesaikan perundingan pembaharuan PKB.


(Fit)