Rangkaian kunjungan diawali dengan peninjauan ke Huntara Aceh Tamiang untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas yang hingga kini masih digunakan masyarakat terdampak bencana. Peninjauan tersebut dilakukan guna memastikan kelayakan dan kenyamanan hunian selama masyarakat menunggu penyelesaian pembangunan Hunian tetap (huntap).
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menekankan pentingnya memastikan kondisi Huntara tetap layak huni selama masyarakat menunggu penyelesaian pembangunan Huntap.
"Hunian sementara yang telah dibangun sudah cukup lama digunakan masyarakat sehingga sebagian mulai mengalami kerusakan. Saya meminta Hutama Karya bersama BUMN Karya lainnya melalui Danantara untuk melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh Huntara yang telah dibangun dan segera melakukan pemeliharaan pada bagian-bagian yang mengalami kerusakan. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat tinggal dengan nyaman sambil menunggu pembangunan hunian tetap selesai," ujar Andre.
Selanjutnya, rombongan mengunjungi _Rest Area_ Jalan Tol Binjai–Langsa yang berada pada ruas yang telah beroperasi hingga Pangkalan Brandan. Dalam kesempatan tersebut, Komisi VI DPR RI juga memperoleh paparan mengenai perkembangan pembangunan Jalan Tol Binjai– Langsa sebagai bagian dari koridor utama Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang menghubungkan Provinsi Sumatra Utara dan Aceh.
Saat ini, ruas Binjai–Pangkalan Brandan sepanjang 57,5 kilometer telah beroperasi dan melayani mobilitas masyarakat. Dengan tersambungnya ruas hingga Langsa, koridor jalan
tol ini akan memiliki panjang sekitar 130,7 kilometer, sehingga semakin memperkuat konektivitas antara Sumatra Utara dan Aceh.
Secara keseluruhan, Jalan Tol Binjai–Langsa terdiri atas lima seksi, yaitu Seksi 1 Binjai–Stabat sepanjang 12,3 km, Seksi 2 Stabat–Tanjung Pura sepanjang 26,2 km, Seksi 3 Tanjung Pura– Pangkalan Brandan sepanjang 19,02 km yang telah beroperasi, Seksi 4 Pangkalan Brandan– Kuala Simpang sepanjang 44,2 km, serta Seksi 5 Kuala Simpang–Langsa sepanjang 29 km yang akan melengkapi koridor strategis penghubung Medan dan Aceh.
Dalam kesempatan tersebut turut dibahas rencana pembangunan Jalan Tol Langsa–Aceh Tamiang sebagai kelanjutan koridor JTTS di wilayah Aceh. Ruas ini dinilai memiliki urgensi strategis karena tidak hanya memperkuat konektivitas antara Sumatra Utara dan Aceh, tetapi juga mendukung kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana, khususnya banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Kehadiran ruas tersebut diharapkan mampu mempercepat mobilisasi personel dan penyaluran bantuan kemanusiaan jika terjadi bencana, memperlancar distribusi logistik, serta meningkatkan ketahanan jaringan transportasi di wilayah Sumatra bagian utara.
Secara ekonomi, koridor Pangkalan Brandan–Langsa diproyeksikan mampu memberikan penghematan jarak tempuh hingga 15,03%, penghematan waktu perjalanan sebesar 51,78%, serta memiliki Kelayakan Ekonomi/ _Economic Internal Rate of Return_ (EIRR) sebesar 13,24%, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pemerataan pembangunan di kawasan Sumatra Utara dan Aceh (Core,2024).
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan koridor Jalan Tol Trans Sumatera di wilayah utara, khususnya penyelesaian ruas Pangkalan Brandan–Langsa serta rencana pembangunan Langsa– Aceh Tamiang yang dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas dan ketahanan wilayah.
"Kami berharap trase Jalan Tol Pangkalan Brandan–Langsa dapat segera memasuki tahap konstruksi sehingga konektivitas Medan hingga Aceh dapat segera terwujud. Komisi VI DPR RI juga mendukung rencana pembangunan ruas Langsa–Aceh Tamiang sebagai kelanjutankoridor Jalan Tol Trans Sumatera. Kami akan terus mendorong sinergi antara pemerintah, Danantara Indonesia, dan Hutama Karya agar pembangunan kedua ruas ini dapat segera direalisasikan mengingat manfaat strategisnya dalam memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, serta mendukung kelancaran mobilisasi logistik danpenanganan kebencanaan," ujar Andre.
Sementara itu, Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan menyampaikan apresiasiatas dukungan Komisi VI DPR RI. "Hutama Karya mengapresiasi dukungan Komisi VI DPR RI melalui fungsi pengawasannya terhadap kebijakan pemerintah di sektor BUMN, khususnya dalam memastikan keberlanjutan penugasan pembangunan JTTS. Dukungan tersebut menjadi faktor penting agar pembangunan JTTS dapat terus berjalan sesuai target sehingga manfaat konektivitas, pemerataan ekonomi, dan peningkatan daya saing wilayah dapat segera dirasakan masyarakat, terkait Huntara juga akan kami koordinasikan dengan Danantara dan instansi terkait untuk tindaklanjutnya," imbuh Iwan.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi VI DPR RI bersama pemerintah, Danantara Indonesia, dan BUMN Karya menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan pemulihan pascabencana serta pembangunan infrastruktur strategis nasional. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian koridor Jalan Tol Trans Sumatera, memperkuat konektivitas antara Sumatra Utara dan Aceh, meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana, serta menghadirkan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.
