Wagub Musa Rajekshah Harap Dukungan Pemerintah Pusat

MATATELINGA, Jakarta- Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) menyampaikan perkembangan berbagai sektor di Danau Toba.

Ia pun meminta dukungan pemerintah pusat untuk membantu melengkapi fasilitas mulai rumah sakit, infrastruktur jalan hingga mendorong adanya event bertaraf internasional yang saat ini sudah mulai dilakukan, di antaranya Danau Toba Rally 2021.

"Danau Toba magnetnya sudah ada, kalau ditambah event lagi pasti bisa menarik wisatawan lebih banyak. Saat ini kami sudah mulai tanggal 11-12 nanti ada Danau Toba Rally. Dulu pernah juga tahun 1996-1997 Rally kejuaraan dunia dibuat.

Tapi, tahun 1998 hilang karena ada krisis moneter, target kami 2023 bisa buat kejuaraan rally dunia lagi dan mohon dukungannya," ujar Musa Rajekshah kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Hotel Mandarin Oriental Jakarta , Rabu (1/12/2021).

Track yang dipakai, lanjut pria yang akrab disapa Ijeck ini, berada di kawasan Aek Nauli. Menjadi event berkelas dunia, dibutuhkan fasilitas di antaranya fasilitas rumah sakit dan infrastruktur jalan.

"Dahulu rally dunia kendalanya juga ada di rumah sakit dan beberapa hal lainnya, jadi kami berharap, kalau bisa tidak hanya di Porsea saja rumah sakit dibangun, karena di kawasan Danau Toba ada tujuh Kabupaten dan kalau bisa dibuat juga rumah sakit di Samosir dan Parapat agar tidak jauh ke Porsea," ujarnya.

[br]

Ijeck pun mengucapkan terima kasih karena pemerintah pusat akan membangun pelabuhan kapal di Kawasan Sigapiton. "Kami sangat berterima kasih atas bantuan pemerintah majukan Sumut melalui Danau Toba," ujarnya.

Selain rumah sakit, Ijeck juga berharap, beban pembangunan infrastruktur jalan dari Provinsi jatuh ke nasional. "Kalau boleh kita beban jalan provinsi ada 3.000 km lebih, kalau boleh dialihkan ke nasional," ujarnya.

Sementara itu untuk keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) yang dahulu mencapai 15.732 KJA kini hanya tinggal 9.022 KJA lagi. Pemerintah terus berusaha mengatur KJA tersebut demi keseimbangan ekosistem dan kualitas air Danau Toba.

Sementara itu, Luhut yang memimpin Rakor mengatakan saat ini sudah ada platform untuk memantau pengembangan lima DPSP tersebut. Platform ini akan membantu pemerintah dalam mempercepat pengembangan lima DPSP.

"Kami sudah membuat satu platform di mana kita bisa mengevaluasi setiap progres project yang dibuat di tempat masing-masing," kata Luhut.

Rakornas ini merupakan rakornas kedua sejak 2020 dengan mengangkat tema komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan pariwisata dan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Beberapa isu yang dibicarakan adalah terkait terpusatnya lokasi wisata yang dikunjungi mancanegara, serta pengelolaan lokasi wisata di Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.

Hadir dalam rapat, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Parekraf Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi , Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey