Kesenjangan Antara Pusat dan Daerah Masih Dirasakan

MATATELINGA, Jakarta: Ketua Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI Rully Chairul Azwar menegaskan,Lembaga Pengkajian MPR RI, menyoroti kesenjangan antara pusat dan daerah terutama Indonesia bagian Timur. Seperti Papua penduduk miskinnya 28,4 %, Papua Barat 24,88 %, NTT 22,01 % dan Maluku 19,26 %.

"Kesenjangan pembangunan menjadi fokus Lemkaji dalam acara Simposium Nasional MPR RI untuk pemantapan pelaksanaan otonomi daerah guna mewujudkan kewajiban konstitusi DPD RI," tegas Rully di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/10/2017) didampingi Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono, anggota tim Lembaga pengkajian Ahmad Farhan Hamid, Zein Badjber, I Wayan Sudirta, M. Jafar Hafsyah, SyamsulBahri dan Isaac Latuconsina.Menurut Rully, dalam era keterbukaan informasi, kesenjangan antar daerah sangat mudah memicu suburnya separatisma seperti di Papua Barat, pimpinan Benny Wenda pada akhir September 2017.

 Kelompok separatis  minta refernedum kemerdekaan Papua Barat atau 70 % populasi penduduk wilayah itu, tapi PBB menolak permintaan tersebut.Dikatakan, pada APBN-P 2015 jumlah dana trasfer daerah mencapai Rp 664,6 triliun, APBN-P 2016 Rp 776,3 triliun, dan jumlah alokasi transfer ke daerah lebih besar dibandingkan belanja kemneterian/lembaga Rp 767,8 triliun. Bahkan sejak 2015 dana desa secara block grant, dana desa tahun 2017 Rp 60 triliun, sebelumnya 2015 Rp 20,77 triliun, dan 2016 Rp 46,9 triliun, sedangkan tahun 2018 Rp 120 triliun.

Hanya saja kata Rully, dana itu belum efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di daerah. Sementara itu posisi tawar daerah memperjuangkan kepentingannya di tingkat nasional tidak efektif.

"Salah satu penyebab belum efektifnya posisi tawar itu adalah terjadinya kekosongan peran DPD RI melaksanakan kewajiban konstitusional, yaitu pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan untuk memperjuangkan kepentingan daerah," tegas Rully.

Karena itu tambah Rully, DPD telah mengajukan usulan pengkajian revitalisasi peran DPD RI sesuai kewajibankonstitusionalnya dalam meomentum HUTDPD RI ke-13 pada 1 Oktober 2017.(Mtc/aam)