Korupsi di Sumut Tak Tuntas, Dimana KPK?

MATATELINGA, Medan: Elemen mahasiswa dari kelompok Cipayung Plus, yang terdiri dari PKC PMII Sumut, GMKI Sumut, IMM Sumut dan HIMMAH Sumut mengingatkan KPK menuntaskan Korupsi di Sumatera Utara (Sumut).

Hal itu diungkapkan oleh  mereka (kelompok Cipayung Plus-Red) dalam Diskusi Publik, dengan tema; "Kapan Korupsi Selesai di Sumatera Utara" di Kedai Kopi Kombur Jalan SM Raja Medan, Rabu (27/9).

Korwil I GMKI Sumut, Swangro Lumbanbatu menambahkan, sebenarnya diskusi publik ini, berangkat dari fakta di mana banyak pimpinan Sumut yang masuk bui. "Kita berharap agar seluruh anggota DPRD Sumut yang selama ini nilai-nilai transparansi itu sudah hilang, dapat dirombak agar kembali bersih. Kita berharap agar KPK terus menindaklanjuti nya, terutama kasus bansos dan interpelasi. Ini sampai kapan dilanjutkan, jika sudah diproses kapan prosesnya. Apalagi ada anggota DPRDSU yang mulangkankan uang ke KPK. Memang bagus sudah ada yang di Operasi Tangkap Tangan (OTT), namun kita berharap jangan hanya sebatas itu," ujar Swangro.

Ia meminta waktu 2x7 hari untuk KPK, agar dapat menindaklanjuti kasus korupsi di Sumut ini. Jika dibiarkan dapat terindikasi ke masyarakat, menjadi contoh bagi rakyat.

"Ini juga sebagai bentuk pemahaman kepada masyarakat, untuk dapat mencegah petahana tersebut terpilih lagi di Pilgubsu mendatang. Jika terpilih lagi, bahaya ini," tegasnya.

Kemudian, kata Swangro, transparasi soal anggaran Pemprovsu juga tidak profesional. "Katanya bisa dilihat di website Pemprovsu, namun kenyataannya tidak bisa dibuka. Kita pun diundang tidak pernah mereka membicarakan hal ini. Kita bukan tendensius, tetapi kita ingin korupsi ini diberantas hingga ke akar-akarnya," tukasnya.

Ketua PKC PMII Sumut Bobby Niedal Dalimunthe memaparkan, secara nasional, dalam 10 hari belakangan sudah terjadi penangkapan terhadap empat kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut), yang paling terbaru adalah kepala daerah dari Kutai Kartanegara yang dianggap miris. Mengingat di Sumut masih memiliki problem korupsi yang belum tuntas, seperti kasus bantuan sosial (bansos) dan interpelasi.

"Masih banyak PKI-PKI yang mengisi DPRD Sumut. PKI dalam hal ini kita artikan pelaku korupsi interpelasi. Mereka masih aktif dan mengemban jabatan DPRD Sumut. Ini terlihat tidak adanya proses hukum yang tuntas," kata Bobby.

Ia berharap, agar para pelaku korupsi dapat dicopot dari jabatannya apalagi jabatan di strategis di tingkatan dewan, karena hampir seluruh anggota DPRD Sumut yang terindikasi sudah terbukti dalam fakta persidangan, baik kasus interpelasi atau uang ketok palu dalam pengesahan proyek LKPJ Sumut, serta kasus bansos.

Ia menambahkan, ada beberapa nama yang sudah memulangkan uang hasil korupsi tersebut, namun masih aktif di DPRD Sumut. Kasus ini menurutnya, adalah hal yang miris. "Kami menganggap gubsu untuk ke depannya masuk penjara kasus korupsi untuk ketiga kalinya. Ini sesuai fakta pada Tahun 2012, gubsu pada masa itu menjabat sebagai bupati Serdangbedagai (Sergai) diduga terlibat menerima Bantuan Daerah Bawahan (BDB) sebesar Rp100 Miliyar.

"Tidak menutup kemungkinan jika dikembangkan kasus tersebut, Gubsu T Erry Nuradi akan tersangkut. Kasus ini juga banyak melibatkan para kepala daerah di Sumut. Sekali lagi, kami merekomendasikan seluruh yang terlibat agar dicopot jabatannya, agar tidak lagi mengulang kesalahan yang sama," tegasnya.

Ketua IMM Budi Setiawan mengungkapkan, sebenarnya diskusi publik ini adalah rasa keresahan terhadap Sumut dari mahasiswa yang tergabung di dalam Cipayung Plus, terutama dari 4 lembaga, yakni IMM, PMII, HIMMAH dan GMKI.

"Sumut ini adalah provinsi terkorup. Karena itu kita berharap agar Sumut kembali bersih. Yakni dengan cara menangkap seluruh pelaku korupsi yang masih berkeliaran. Tsunami korupsi ini cukuplah sekali ini saja. Ke depan jangan lagi terjadi," katanya.

Apalagi, lanjut Budi, saat ini adalah momen politik, sehingga ini menjadi sorotan dari kalangan parlemen jalanan sebagai sosial kontrol.

"Kami akan tetap melakukan "presure-presure" terhadap penegak hukum, khususnya KPK agar berimbas ke pusat, agar dalam proses penindakan hukum tidak lagi tebang pilih. Dalam waktu dekat, kita akan ke Jakarta melakukan "presure" ini, namun tetap membutuhkan konsolidasi yang lebih matang dan progres lagi. Menunjuk orang-orangnya yang terlubat korupsi sebenarnya kita berani, tetapi harus dengan persiapan matang," bebernya.

Disinggung keyakinannya, Sumut dapat bersih dari tindak korupsi, ia mengaku apatis. "Tetapi kami bagian dari generasi muda ini harus berjuang, bagaimana lagi mau dibuat. Kita cinta terhadap Sumut ini. Di tengah kepasrahan harapan itu harus tetap ada, meskipun kecil. Insya Allah dalam waktu dekat, kita akan melakukan aksi besar-besaran," ujarnya. (mtc)