Kamis, 16 Juli 2026 WIB

Pengawasan Legislasi Desa Diduga Lemah, Berdampak Kesenjangan Sosial Di Tengah Masyarakat

- Rabu, 10 Mei 2017 19:28 WIB
Pengawasan Legislasi Desa Diduga Lemah, Berdampak Kesenjangan Sosial Di Tengah Masyarakat
google
MATATELINGA, Batubara: Kinerja Pemerintahan Desa di soal,sebab timbul kan Problematika di tengah kehidupan masyarakat desa di Batubara,di sinyalir akibat lemah nya pungsi dan pengawasan Pihak Legislasi Desa dalam hal ini Badan Pemusyawaratan Desa (BPD),dengan pengertian pengawasan Mandek,tidak berjalan/jalan di tempat.Alih-alih Regulasi di anulir dengan alasan Diskresi (Mengambil Kebijakan) atas Dinamika,tuntutan jaman,faktor alam,dan sudah adat nya (kebiasaan),sehingga Implementasi jadi dikesampingkan dari Aturan peraturan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
     


Problematika yang di tengarai tak kunjung selesai / jalan di tempat di duga ada nya jalinan kepentingan "mata rantai" kuat yang mengikat Korporasi,Kroni,Kelompok/Golon gan dan diri pribadi di lingkup Pejabat Pemerintah Desa dengan mengatas namakan pelayanan, pengayoman bagi masyarakat,namun tujuan hanya untuk keuntungan kelompok, golongan atau diri pribadi.
  
Hal ini,secara tegas Staf LPPH Kab. Batubara Mhd Syukur (10/5/2017) minta pihak Legislasi /BPD untuk dapat mengawal dan mengawasi serta memutuskan "mata rantai" yang membuat Birokrasi desa kusut yang di nilai tidak menguntung kan bagi masyarakat, kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program pemerintah untuk masyarakat  dan demi kesejahteraan masyarakat.
    


Menurut inpormasi yang di himpun awak Media terkait lemah nya kinerja pengawasan Legislasi ternyata bukan isapan jempol belaka atas isu carut marut masalah desa, hal itu terlihat dari sisi kepribadian Legislasi (BPD)  yang lemah dalam pengetahuan,sikap Apatis,paktor usia (Tua),di duga dalam hal ini menjadi kesempatan Pemerintah desa mengambil kesempatan.sebagaimana yang di ukur dari hasil kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, seperti sisi aspek pembangunan, pemberdayaan lokal,dan target prioritas anggaran pembangunan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam,draft Badgeting program pemerintah desa (APBDesa) dari tepat guna,tepat sasaran,Swakelola Serta target Skala prioritas dalam mensejahterakan masyarakat desa.
    
Sementara dorongan pengawasan di tingkat Penyelenggaraan pemerintah desa terkait Pemberdayaan,Pembangunan mulai di tingkat Kabupaten Batubara hingga pemerintah desa yang ter Integrasi, Akuntable dan Transfaransi setiap Kegiatan penggunaan anggaran keuangan Negara di nilai belum menunjukkan tanda - tanda perbaikan dari tahun sebelum nya.
     
Seperti yang di sampaikan tokoh Masyarakat Menuju Batubara Sejahtera OK.SAINI HELMI (Kusai) beberapa waktu lalu " Mari kita lihat dan perhatikan Kinerja Pemerintah desa dari hasil kerja nya, saat ini yang kita rasa dan lihat  kesenjangan Kesejahteraan bagi masyarakat miskin di Batubara semakin meningkat dan warga sulit kehidupan nya,Miris nya, program kegiatan dan Administrasi senjangka,namun tujuan perjuangan yang hampir mencapai 9 tahun Pemekaran Kab. Batubara dilihat dari pencapaian masyarakat Sejahtera Berjaya jauh panggang dari Api ". Papar nya kesal
    


Sebelum nya,di himpun dari pantauan wartawan berkaitan sorotan tajam masyarakat, Akademisi,Aktivis dan Pejuang menilai nyaris semua Instansi memilki celah,dan bukan berarti "tiada gading yang tak retak",namun lebih condong carut marut adminstrasi Birokrasi di duga lemah atas pengawasan,penekanan dari pihak Legislasi mulai dari pengawasan tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa.
   
Sementara tugas dan pungsi Legislasi di ketahui ke ikut sertaan bersama Pemerintah desa untuk Merancang,merencanakan dan menetapkan peraturan desa serta melakukan pengawasan di setiap sisi aspek kegiatan pemerintahan desa,dari situasi dan kondisi berkaitan pengawasan Legislas tidak terlepas dari Asumsi masyarakat ada indikasi Kolaborasi, Kolusi "Setali 3 Uang" ?


(Mtc/Tim)
Editor
:
SHARE:
 
Tags
MataMatatelingaPemkab BatubaraPengawasan Legislasi Desa
 
Komentar
 
Berita Terbaru
 
Berita Populer
 
Opini