Sabtu, 25 April 2026 WIB

Dampak Akibat Molornya Pelantikan Wagubsu

Admin - Rabu, 18 Januari 2017 21:39 WIB
Dampak Akibat Molornya Pelantikan Wagubsu
google
MEDAN - Matatelinga: Molornya proses pelantikan Wakil Gubernur Sumatera Utara, menuai beragam tanggapan dari berbagai elemen masyarakat. Menurut Sekretaris KBPP Polri Sumatera Utara, Ir. Zainy Azhar Abady, proses pemilihan Wagubsu melalui paripurna telah dilakukan oleh DPRD Sumut sebagai perwakilan masyarakat Sumatera Utara.

"Sejatinya, hasil paripurna harus ditindaklanjuti dengan pelantikan. Tidak ada alasan untuk dilakukan penundaan pelantikan," kata Ir. Zainy, Rabu (18/1/2017).

Sementara Zul Ardi Harahap, salah seorang jurnalis senior di Kota Medan berpandangan, rapat paripurna untuk memilih Wakil Gubernur Sumatera Utara sudah dilaksanakan oleh DPRD Sumut sebagai bagian dari amanat konstitusi. Maka dari itu, sudah seharusnya hasil rapat paripurna ditindaklanjuti dengan pelantikan.



"Karena proses konstitusi telah dilakukan dan sudah berjalan, maka hasil dari proses tersebut harus segera dilaksanakan," imbaunya.

Koordinator Lembaga Informasi dan Transparansi (Lintas) Sumatera Utara, Isnen Harahap mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan Sumut terkesan kurang produktif dalam menjaga daya saing dengan provinsi lain yang jauh lebih maju, salah satunya adalah kepemimpinan tunggal yang sejak lama terjadi di Sumatera Utara.

"Anda bisa bayangkan, Sumut sudah belasan tahun hanya dipimpin oleh satu orang. Sejak Pak Rudolf Pardede tahun 2005 sampai Pak Tengku Erry saat ini. Memang pernah ada wakil, namun durasinya relatif singkat-singkat. Sumatera Utara butuh percepatan pembangunan. Gubernur butuh pendamping untuk melakukan percepatan pembangunan. Banyak sektor yang harus dibenahi di Sumatera Utara dan pasti akan menyulitkan gubernur jika harus bergerak sendiri," kata Isnen.



Hal senada disampaikan Ketua Jaringan Aktivis Mahasiswa Sumatera Utara (JAMSU), Bayu Mustakim. Menurutnya, Sumatera Utara yang merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia, masih menyimpan banyak persoalan seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan, korupsi serta infrastruktur yang masih minim.

Ketua Umum Forum Mahasiswa Sumatera Utara (Formasi-Sumut), M. Alwi Hasbi Silalahi mengatakan, pelantikan Wakil Gubernur Sumatera Utara merupakan hal urgen mengingat 33 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara harus mendapat perhatian sama demi terwujudnya pembangunan yang merata sehingga perekonomian di Sumut akan tumbuh pesat.

"Apabila mendagri tidak segera melantik Wakil Gubernur Sumatera Utara, dikhawatirkan terjadi kepincangan kepemimpinan yang akan berimbas terhadap lambannya pembangunan serta macetnya perekonomian," papar Hasbi Silalahi.



Sedangkan Ketua Gema Hanura Sumut, Fajri Siregar mengatakan, sudah saatnya Sumut bangkit melalui kolaborasi harmonis antara gubernur dengan wakilnya.

"Sumatera Utara secara terstruktur, sistematis dan masif dilambatkan secara pertumbuhan ekonomi. Harus ada aksi nyata untuk Sumut agar lebih baik. Bila SK presiden terhadap wagubsu sudah keluar, lalu apa lagi hal substansial yang menghalangi pelantikan wagubsu?"

"Bila hal ini sampai memancing kegaduhan massal di Sumut, maka Mendagri-lah yang harus bertanggungjawab akan hal ini. Sangat disayangkan ini terjadi disaat jargon program presiden adalah kerja kerja kerja, Sumut dihambat dengan sengaja untuk bekerja dan kami mengutuk keras akan hal ini," tegas Fajri.


(Mtc)
SHARE:
 
Tags
 
Komentar
 
Berita Terbaru
Iklan pln
Pemko Siantar
 
Berita Populer
 
Opini