Jumat, 10 Juli 2026 WIB

Catatan PKS Medan di LPJ APBD 2014

Admin - Kamis, 23 Juli 2015 19:16 WIB
Catatan PKS Medan di LPJ APBD 2014
google
Matatelinga.com,  Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan memberikan catatan penting dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggara (TA) 2014.

Ada beberapa catatan penting yang disampaikan juru bicara Fraksi PKS DPRD Medan Asmui Lubis, diantaranya soal Pajak Reklame, retribusi parkir, lampu jalan, sampah dan Sekolah negeri dan pengadaan tanah untuk pekuburan muslim.

"Setelah pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD Kota Medan tahun anggaran 2014 dan berdasarkan dokumen yang kami miliki, kami menyampaikan beberapa catatan diantaranya soal Pajak Reklame, Retribusi Parkir, Lampu Jalan, Sampah, sekolah negeri serta pengadaan tanah pekuburan," jelas Asmui dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, Kamis (23/07/2015).

Asmui mengatakan, minimnya pendapatan dari pajak reklame harus menjadi perhatian dari pemerintah kota Medan. Karena sangat tidak sesuai dengan fakta di lapangan bahwa kota Medan masih sesak dengan hutan reklame.

"Kami yakini, bahwa banyak papan reklame bodong atau tak berizin yang beredar di kota Medan dan memerlukan sikap tegas dari dinas trtb kota medan untuk menertibkannya. Dimanalah ditaruh wajah pemerintah kota Medan akibat banyak papan reklame berdiri namun tak bayar pajak. Kita minta agar hal ini ditertibkan," jelasnya.

Kemudian, Asmui menyampaikan soal rendahnya penerimaan dari retribusi parkir ditepi jalan umum sangat menggelitik. "Beberapa kali kami telah sampaikan analisa terhadap potensi parkir di kota Medan yang bisa mencapai ratusan milyar. Perlu ada revolusi penataan parkir di kota Medan. Salah satu yang paling mungkin diterapan adalah parkir elektroniik di semua jalan kota Medan, sehingga kebocoran parkir dapat diminimalisir," jelasnya seraya mengatakan harus ada keberanian pada masa yang akan untuk menghadapi ‘kekuatan ghaib’ dalam dunia peparkiran.

FPKS juga menilai penanganan lampu jalan umum di kota Medan sangat memprihatinkan. Hal ini tidak sebanding dengan kesetiaan masyarakat yang membayar pajak penerangan jalan umum. Faktanya setiap tahun pendapatan dari sektor ini selalu melebih dari target yang ditetapkan.

Namun, sampai saat ini terus saja menerima keluhan dari masyarakat terkait banyak lampu penerangan jalan yang mati dan tidak terurus oleh dinas pertamanan. Misalnya, tiang lampu sudah lama terpasang di jl. yos sudarso km. 8 sampai ke belawan namun hingga saat ini lampunya masih mati juga.

"Melihat hal ini, sepertinya perlu dirumuskan agar masyarakat diberi keleluasaan untuk tidak membayar pajak penerangan jalan umum jika didaerahnya lampu jalan mati atau belum memiliki lampu jalan. meskipun terkesan tendesius, kami menilai sepertinya perlu memberi shock terapi bagi dinas terkait," jelasnya.

Begitu juga dengan penanganan sampah di kota Medan masih harus ditingkatan, karena banyak daerah – daerah yang sampahnya tidak terangkut sehingga menumpuk hingga bermingu – minggu yang menimbulkan aroma tidak sedap.

"Kami berharap agar pada masa yang akan datang jumlah truk sampah dan tempat pembuangan sementara (tps) bisa diperbanyak. sehingga bisa mengurangi masyarakat membuang sampah sembarangan," jelasnya.

FPKS juga melihat jumlah sekolah negeri di Kota Medan tidak berimbang antara di tengah kota dengan daerah di Medan Utara. Jumlah sekolah negeri di Medan Utara sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Sehingga banyak siswa di Medan Utara harus mendaftar sekolah negeri ke inti kota Medan yang memerlukan biaya transportasi yang lebih besar.

"Oleh karena itu, kami berharap agar pada tahun mendatang dapat dianggarkan pembangunan sekolah negeri baru untuk tingkat slta di Medan Utara," jelasnya.

Kemudian pemerintah kota beberapa tahun terakhir tidak menganggarkan untuk menambah jumlah tanah pekuburan umum muslim di kota Medan. Saat ini pemerintah kota Medan hanya mengelola dua pekuburan muslim. Sementara selebihnya tanah pekuburan dikelola secara swadaya oleh masyarakat melalui tanah wakaf.

"Oleh karena itu, kami meminta pemerintah kota Medan agar memberi perhatian terhadap kondisi tanah pekuburan di kota Medan karena saat ini kondisi tanah pekuburan di kota Medan sudah kurang memadai," terangnya.

Terkait dengan LPj APBD TA 2014 ini, FPKS menilai meskipun secara umum realisasi APBD kota Medan tahun 2014  sudah baik. "Kami berharap pemerintah kota Medan tidak jumawa dan lebih meningkatkan lagi kinerja pada tahun mendatang. Karena bagaimanapun juga masih banyak Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan," jelasnya.


(Mt)
SHARE:
 
Tags
 
Komentar
 
Berita Terbaru
 
Berita Populer
 
Opini