Jumat, 10 Juli 2026 WIB

Fraksi DPRD Setujui LPj Walikota Medan

Admin - Kamis, 23 Juli 2015 19:10 WIB
Fraksi DPRD Setujui LPj Walikota Medan
google
Matatelinga.com,   Delapan  Fraksi di DPRD Medan yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, Hanura, PPP dan Partai Nasional (Panas) menerima dan menyetujui Ranperda tentang laporan pertangungjawaban (LPj) Walikota Medan atas pelaksanaan APBD Tahun 2014. Sedangkan satu Fraksi yakni PKS menerima dengan catatan.  Persetujuan tersebut disampaikan melalui rapat paripurna DPRD Medan yang dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung didampingi Wakil Ketua Iswanda Ramli dan Ihwan Ritonga serta anggota dewan di ruang paripurna kantor DPRD Medan, Kamis (23/7/2015).
 
Dalam rapat paripurna yang juga dihadiri Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin dan Sekda Syaiful Bahri dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Medan. Masing masing Fraksi memberikan rekomendasi dalam upaya peningkatan pendapatan dan memaksimalkan kinerja SKPD.
 
Seperti Fraksi Persatuan Nasional yang disampaikan Beston Sinaga menerima dan sekaligus merekomendasikan supaya dilakukan evaluasi dan pengawasan kontiniu terhadap PD Pasar, PD Pembangunan dan PD RPH baik masalah manajemen dan permodalan guna meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan kota Medan. Sama halnya pendapatan dari retribusi parkir dan reklame dinilai belum optimal.
 
Fraksi Panas menyampaikan terkait pembahasan LPj yang belum maksimal, sehingga ke depan para SKPD diharuskan menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Bahkan Dokumen hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemko Medan supaya ikut diserahkan ke DPRD Medan.
    
Masih dalam pendapat Fraksi Panas, juga menyoroti keberadaan warnet di kota Medan yang beroperasi 24 jam di kota Medan. Sehingga kondisi demikian kerap digunakan sebagai tempat nongkrong para penjahat bahkan tempat bolos anak sekolah. Begitu juga dengan keberadaan rumah susun di kayu putih Kel Tj Mulia saat ini dikeluhkan para penghuni karena kondisi rusak.bocor.
 
Sama halnya dengan Fraksi PPP yang disampaikan Zulkifli Lubis menyampaikan agar program pendidikan dikota Medan harus lebih utama dari segalanya. PPP berpendapat tidak ingin mendengar ada istilah “Alif Zaidah” yakni ada tak menambah, tidak ada juga tak mengurangi. Oleh karenanya program pendidikan harus benar benar teruji dan terukur  sesuai tujuan dan kompetensi yang dimiliki.
Begitu juga masalah kutipan yang dilakukan pihak sekolah. Pemko Medan harus memberikan sikap tegas dan konsekuensi karena hal tersebut diharamkan.
        
Selain pendidikan, masalah kesehatan juga dinilai sangat penting dan merupakan indikator kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat. Untuk itu, pelayanan seperti etiksa dan tatakrama tenaga medis harus ditingkatkan. Bahkan jangan sampai terjadi diskriminasi perbedaan pelayanan kepada pasien miskin dan kaya.


(Mt)
SHARE:
 
Tags
 
Komentar
 
Berita Terbaru
 
Berita Populer
 
Opini